TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran renovasi ruang kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dikeluhkan sering bocor memakan biaya hingga Rp14,4 miliar.

Hal ini mengejutkan masyarakat lantaran biayanya terlalu mahal. Semewah apa sebenarnya renovasi ruang kerja yang dikeluhkan bocor tersebut?

Tribunnews berkesempatan langsung mengintip ruang kerja mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023) yang kabarnya bakal direnovasi tersebut.

Dari lorong lantai dua gedung A DPD RI, tampak tak ada kerusakan yang terlihat pada pintu masuk ruang sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Namun, kondisi ruangan yang mengkhawatirkan langsung terlihat sesaat memasuki ruangan sekretariat tersebut.

Pandangan mata langsung tertuju pada plafon atau langit-langit ruang sekretariat Provinsi Kalteng yang berlubang, akibat beberapa plafon yang runtuh. Bahkan, karpet yang melapisi lantai ruang sekretariat terlihat kotor karena sejumlah bagian dipenuhi debu reruntuhan plafon.

Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion mengatakan, Agustinus Teras Narang sempat meminta kepadanya melalui surat resmi agar ruangan sekretariat itu diperbaiki.

"Mantan Gubernur Kalteng Teras Narang meminta agar dilakukan perbaikan ruangan kerja anggota dan sekretariat. Karena kondisi memperihatinkan. Ini sudah lama," kata Empi, saat ditemui di gedung DPD RI.

Soal plafon yang runtuh, Empi menjelaskan kerap terjadi kebocoran air saat hujan mengguyur. Sebab, plumbing atau saluran air tampak terlihat dari lubang plafon yang runtuh itu.

Baca juga: Anggaran Renovasi Rp4,8 Miliar, Begini Kondisi Urinoir Toilet di Gedung DPD RI

"Plafonnya jatuh bocor. Kalau hujan bocor. Sudah ke mana-mana airnya, plumbingnya
juga (bocor)," kata dia.

Dia menjelaskan di ruang sekretariat itu terdapat selang yang sengaja disetel untuk mengalirkan air hujan yang bocor ke ember di dalam ruangan.

Empi mengungkapkan, DPD RI sebagai lembaga negara kerap malu saat menerima tamu. "Malu kami setiap ada tamu," ungkapnya.

Selain  ruang kerja anggota DPD, anggaran renovasi toilet gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang memakan biaya senilai Rp4,8 Miliar juga jadi sorotan.

Baca juga: DPD RI Jadi Sorotan, Anggarkan Renovasi Toilet Rp4,8 Miliar dan Ruangan Kerja Rp14,4 Miliar

Pantauan Tribunnews di lokasi, gedung DPD RI terbagi menjadi dua, yakni gedung A dan B. Dalam setiap gedung terdapat empat lantai, yang masing-masingnya tersedia 4 buah toilet.

Yakni, dua toilet pria dan dua toilet wanita. Berdasarkan hasil amatan langsung di beberapa toilet yang tersedia, bagian interior tampak tak menunjukkan kerusakan parah.

Namun, saat ditelisik lebih lanjut, hampir semua toilet mengalami kerusakan di saluran air dan saluran pembuangan. Sebab, aroma tak sedap tampak tercium saat memasuki sejumlah toilet di gedung DPD RI.

Selain karena tersumbatnya saluran pembuangan. Dua dari tiga urinoir yang tersedia di setiap toilet juga mengalami kerusakan pada bagian sensor penyiram otomatis.

Sehingga, para anggota DPD RI dan tamu yang menggunakan toilet harus menyediakan botol kemasan bekas air mineral atau gayung untuk menyiram kotorannya.

Baca juga: Keluarga Renovasi Rumah Pribadi Anas Urbaningrum di Kompleks TNI Angkatan Laut

Dalam beberapa toilet di gedung DPD RI, tembok yang berada tepat di bawah urinoir tampak lembab. Bahkan, basah karena air seni ataupun air bersih untuk menyiram mengalami rembes.

Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion membenarkan anggaran Rp4,8 Miliar untuk renovasi toilet gedung DPD RI.

"(Anggaran) ini hanya baru gedung A, kami nanti mau ajukan lagi untuk gedung B," kata Empi.

"Secara interior mungkin masih bisa dipertahankan. Cuma masalah terbesar itu ada di plumbing dan jaringan airnya itu, paralon itu kan di dalam (tembok) semua. Jadi mau enggak mau harus dibongkar. Karena banyak keluhan dari anggota," tambahnya.

Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga memberikan penjelasan soal anggaran renovasi ruangan kerja dan toilet yang memakan biaya miliaran rupiah itu.

Rahman Hadi mengatakan anggaran hal itu telah disetujui pada tahun lalu. "Tadi ada isu di media ada Rp 14 miliar untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan," ujar Rahman.

Renovasi tersebut, kata Rahman, dinilai wajar. Hal itu lantaran ruangan anggota DPD belum pernah direnovasi sejak pertama kali gedung itu dioperasikan pada 2004.

Padahal, rencana renovasi tersebut pernah ingin dimulai di tahun 2019 ketika renovasi ruang anggota DPR.

Namun usulan tersebut ditunda lantaran adanya pandemi Covid-19. Rahman mengungkapkan usulan tersebut kembali bergulir pada 2022, sehingga pengerjaannya dimulai pada tahun ini.

Rahman juga turut merinci anggaran Rp 14,4 miliar tersebut.

Anggaran belasan miliar tersebut digunakan untuk merenovasi ruang 34 sekretariat provinsi dan 136 ruang kerja anggota DPD RI. Dengan kata lain, hanya Rp50 juta saat biaya setiap pengerjaan satu ruangan.

"Artinya kurang lebih satu ruangan itu kurang lebih Rp 50 juta," kata dia.

Rahman masih melanjutkan, sejatinya DPD RI sudah berkoordinasi dengan Dirjen Cipta Karya PUPR dan Bappenas sampai muncul anggaran renovasi ruangan kerja senilai Rp14 miliar.

"Sudah kami laksanakan, untuk saat ini awal lelang elektronik sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik jadi keterbukaan informasi," ujar Rahman.(Tribun Network/riz/wly)