Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgas Covid-19 mengeluarkan surat edaran terkait protokol kesehatan terbaru di masa transisi ke status endemi.
Dalam aturan teranyar itu, para pelaku perjalanan dalam dan luar negeri diperbolehkan untuk tidak mengenakan masker.
Artinya, masyarakat yang naik transportasi publik seperti kereta hingga pesawat tak lagi wajib pakai masker.
Aturan tersebut dimuat dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19.
Baca juga: Pemerintah Cabut Aturan Wajib Masker untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri, Ini Tanggapan Epidemiolog
Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Suharyanto pada Jumat (9/6/2023).
"Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023, dengan ketentuan dapat dilakukan pengetatan kembali apabila terjadi kenaikan kasus yang signifikan," demikian bunyi edaran tersebut.
Satgas Covid-19 memperbolehkan warga yang melakukan perjalanan untuk tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat.
Namun, warga yang tidak sehat atau berisiko Covid-19 dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik, sebelum dan saat melakukan perjalanan.
"Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik," lanjut bunyi edaran tersebut.
Selain itu, satgas Covid-19 juga mengingatkan agar warga yang ingin melakukan aktivitas di tempat umum untuk tetap membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara berkala, terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.
Baca juga: Mulai 9 Juni 2023, Masker dan Vaksinasi Covid-19 Hanya Jadi Anjuran
Surat tersebut dikeluarkan untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa transisi endemi terhadap pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaksanaan kegiatan berskala besar, dan kegiatan pada fasilitas publik.
Surat ini juga dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian Covid-19 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara.
Menanggapi surat edaran terbaru Satgas Covid-19 itu, Kementerian Perhubungan mengatakan juga akan mengikuti aturan dalam surat edaran tersebut.
"Betul (masker dan vaksin booster tak wajib)," kata Juru bicara Kementerian perhubungan Adita Irawati
saat dikonfirmasi, Sabtu (10/6/2023).
"Dengan terbitnya SE Satgas No 1 Tahun 2023, Kemenhub akan menyesuaikan dengan aturan baru tersebut," sambung dia.
Namun demikian, aturan tersebut belum diterapkan.
Kemenhub akan terlebih dahulu merevisi Surat Edaran Kemenhub sebelumnya, untuk kemudian dibagikan kepada operator.
Surat Edaran tersebut akan diterbitkan secepatnya.
"Saat ini kami tengah merevisi SE yang ada terkait syarat perjalanan dalam dan luar negeri. Segera setelah
terbit, akan kami edarkan kepada operator dan masyarakat untuk menjadi rujukan di lapangan," kata Adita.
Senada dengan Adita, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi aturan baru tentang pemakaian masker di transportasi publik.
"Kita lagi bahas. Pastinya kita ikuti. Tapi bentar ya kita lagi finalkan," ucap Irfan saat dihubungi, Sabtu (10/6/2023).
Adapun VP Public Relations KAI Joni Martinus menyatakan masih menunggu turunan Surat Edaran Satgas mengenai penggunaan masker di transportasi publik.
"KAI saat ini masih menunggu turunannya yaitu Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan yang selalu menjadi acuan KAI terkait teknis aturan tersebut pada sektor perkeretaapian," ucap Joni.
Menurutnya, jika nanti Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang perubahan persyaratan naik kereta api sudah terbit, KAI akan mematuhi kebijakan tersebut.
Dengan segara pula, KAI akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"KAI akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut, serta akan segera menyosialisasikan kepada
masyarakat," kata Joni.
Sembari menunggu terbitnya SE Menhub terbaru, KAI masih menerapkan kebijakan vaksin sebagai syarat naik kereta api dan masih mewajibkan penumpang KA memakai masker.
KAI berkomitmen menyelenggarakan angkutan kereta api dengan sehat, aman, dan nyaman. (tribun network/rey/ism/dod)