Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu (18/6/2023) pagi di Gelora Bung Karno (GBK).
Demikian informasi terbaru yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.
"Sudah mendapatkan arahan dari Mbak Puan Maharani bahwa pertemuan dengan Mas AHY akan dilakukan besok pagi di GBK," kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).
Hasto menyebut pertemuan antara pimpinan partai politik (parpol) penting dilakukan guna membangun dialog untuk kepentingan bangsa.
"Dialog-dialog ini sangat konstruktif, sangat penting dan juga merupakan suatu ruang komunikasi di dalam mendialogkan berbagai kepentingan bangsa dan negara di masa depan," ujarnya.
Baca juga: Soal Rencana Pertemuan AHY-Puan, Demokrat Tegaskan Komitmen Bersama Koalisi Perubahan
Saat disinggung apakah pertemuan di GBK dilakukan sambil kegiatan olahraga pagi, Hasto belum dapat memastikan.
"Intinya pertemuan tersebut akan melakukan dialog tentang berbagai arah masa depan dan juga komunikasi di antara kedua parpol di mana dengan komunikasi ini akan terbuka suatu ruang-ruang dialog yang lebih besar," tambah Hasto.
Seperti diketahui rencana pertemuan Puan dan AHY ini telah mencuat sejak pekan lalu.
Pertemuan elite Demokrat dan PDIP ini dinanti publik sebab seperti diketahui dalam beberapa tahun belakangan hubungan politik kedua partai kurang harmonis.
Rencana pertemuanitu muncul setelah dua isu besar mencuat yakni PDIP memasukkan nama AHY satu dari 10 bakal cawapres Ganjar Pranowo.
Isu kedua setelah hubungan Demokrat dan NasDem memanas karena Anies Baswedan yang tak kunjung mengumumkan nama bakal cawapres dari Koalisi Perubahan.
Demokrat Tetap di Koalisi Perubahan
Partai Demokrat menyampaikan rencana pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani merupakan hal yang biasa dalam komunikasi politik.