Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menggunakan proporsional terbuka.
Sebelumnya, MK resmi memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap dilaksanakan menggunakan proposional terbuka.
Mengenai hal tersebut, PDIP akan taat konstitusi dan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MK mengenai pelaksanaan Pemilu.
"Terkait dengan keputusan MK, PDI Perjuangan taat konstitusi. PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan Pemilu," ungkap Puan dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (18/6/2023).
Dikatakan Puan, PDIP pun sudah siap melaksanakan sistem Pemilu proporsional terbuka seperti pada Pemilu sebelumnya.
"Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada Pemilu-pemilu yang lalu," katanya.
Baca juga: MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Proporsional Terbuka, Ini Harapan AHY
Puan pun menjelaskan, sebelumnya, PDIP memang satu-satunya partai yang tidak ikut menolak akan kabar mengenai MK menerapkan sistem Pemilu proporsional tertutup, hal tersebut karena PDIP hanya mengikuti apapun keputusan MK dan akan menaatinya.
"Jadi, kalau sekarang diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Karena menurut PDI Perjuangan, apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut," ujarnya.
Semua partai juga akan mengikuti peraturan yang diputuskan oleh MK itu dan masing-masing partai sudah mempersiapkan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka.
"Tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut (proporsional terbuka), insyaallah semuanya akan mempersiapkan partainya masing-masing untuk mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya," pungkas Puan.
Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka
Sebelumnya, dalam penyampaikan putusan soal sistem Pemilu, MK juga membeberkan beberapa kekurangan dari sistem Pemilu proporsional terbuka.
Beberapa kekurangan tersebut diantaranya adalah mempunyai kelemahan soal pendidikan politik oleh partai politik (parpol) yang tidak optimal.