Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Simak sejarah mengenai Hari Bhayangkara Polri yang dirayakan setiap 1 Juli.
Tahun ini, Polri merayakan HUT ke-77 Bhayangkara yang jatuh pada Sabtu, 1 Juli 2023.
Hari Bhayangkara 1 Juli ini merupakan HUT Polri, tapi bukan menjadi hari terbentuknya Polri.
Hari Bhayangkara diambil dari momentum turunnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946.
PP itu berisi tentang penyatuan korps kepolisian yang berada di daerah-daerah menjadi satu kesatuan secara nasional di bawah pemerintahan Republik Indonesia.
Diketahui, HUT ke-77 Bhayangkara Polri mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas.
Baca juga: 30 Link Twibbon HUT Bhayangkara 2023, Lengkap dengan Cara Buat dan Bagikan di Medsos
Lantas, bagaimana sejarah Hari Bhayangkara Polri?
Diambil dari Nama Pasukan Gajah Mada
Nama Bhayangkara diambil dari nama pasukan khusus yang dipimpin Patih Gajah Mada pada era masa Kerajaan Majapahit.
Saat itu, pasukan Bhayangkara bertugas sebagai menjaga keamanan Raja Jayanegara, putra dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit.
Dikutip dari Kompas.com, Jayanegara naik takhta pada 1309 sebagai raja di Kerajaan Majapahit setelah kematian Raden Wijaya.
Pada masa pemerintahannya, terjadi berbagai pemberontakan yang merupakan kelanjutan dari pergolakan beberapa sahabat ayahnya.
Kepolisian Masa Kolonial Belanda
Sementara sejarah kepolisian di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda tahun 1897-1920.
Hal itu menjadi cikal bakal terbentuknya Polri saat ini.
Namun saat itu, jabatan tinggi kepolisian hanya diperbolehkan diisi oleh orang-orang mereka.
Selain itu, kepolisian dibagi per wilayah masing-masing pada saat Jepang menjajah Indonesia.
Terdapat kepolisian Jawa, Sumatera, Indonesia Timur, hingga kepolisian Kalimantan.
Pada masa penjajahan Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia.
Namun pejabat Jepang tetap mendampingi untuk mengetahui bagaimana memegang kekuasaan orang pribumi.
Jepang pun akhirnya menyerah pada sekutu dan kepolisiannya yang dibentuknya saat itu dibubarkan, seperti PETA dan Gyu-Gun.
Baca juga: Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama ke 22 Perwira Tinggi Polri
Kepolisian Masa Kemerdekaan Indonesia
Pada akhirnya, Ir Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Berselang dua hari, Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) pada 19 Agustus 1945.
Di bawah pemerintahan Soekarno-Hatta, pada 29 September 1945 dilantiknya R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Saat it, kepolisian masih berada di pemerintahan Kementerian Dalam Negeri.
Saat itu kepolisian memiliki nama Djawatan Kepolisian Negara yang berfungsi untuk urusan administrasi yang pertanggungjawabnnya kepada Jaksa Agung.
Pada 1946 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang berisi kepolisian negara bertanggungjawab secara langsung kepada presiden.
(Tribunnews.com/Pondra Puger)