News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kelompok Bersenjata di Papua

5 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB Papua, Selandia Baru Dinilai Harus Punya Andil

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Nuryanti
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bendera Selandia Baru - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, menilai Selandia Baru semestinya turut andil dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens dari sanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, menilai Selandia Baru semestinya turut andil dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens dari sanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Diketahui, lima bulan sudah Kapten Phillip disandera kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

Hikmahanto mengatakan, pemerintah Selandia Baru tidak boleh abai akan nasib warga negaranya yang disandera KKB Papua.

"Kita harusnya (meminta) pemerintah Selandia Baru untuk punya andil. Namun saya tidak tahu seberapa punya andil pemerintah Selandia Baru terkait masalah ini," ungkap Hikmahanto dalam dialog Overview Tribunnews, Kamis (6/7/2023).

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, menilai Selandia Baru semestinya turut andil dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens dari sanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. (IST)

Menurut Hikmahanto, sebuah negara tidak boleh lepas tangan ketika warga negaranya berada dalam ancaman.

"Ingat ketika pemerintah Indonesia menghadapi warga negaranya disandera di luar negeri, maka pemerintah menurunkan aparatnya untuk melakukan pendapatnya, tentu atas persetujuan negara setempat," ungkap Hikmahanto.

"Tetapi kalau mereka tidak punya andil, mereka abai terhadap kemaslahatan warga negaranya, itu patut dikecam," tegasnya.

Baca juga: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air Diminta tak Berhenti Hanya dengan Pemberian Uang Tebusan kepada KKB

Selandia Baru Minta Tak Ada Korban dalam Pembebasan

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah Selandia Baru meminta agar pembebasan Kapten Phillip dilakukan tanpa menimbulkan korban.

"Sekali lagi, bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/7/2023), dikutip dari Kompas.com.

Sehingga, kata Moeldoko, pemerintah tidak akan gegabah dalam proses pembebasan pilot Susi Air itu.

Moeldoko mengungkapkan, ada dua pendekatan pembebasan sandera, yakni secara lunak (soft approach) dan pendekatan secara keras (hard approach).

Kedua langkah ini telah dilakukan pihak-pihak terkait, yakni kepolisian, TNI, dan Kementerian Luar Negeri.

"Soft approach berbagai jalur komunikasi politik dan seterusnya. Masing-masing punya peran," tambah mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, DPR Minta Negosiasi Diutamakan tapi Tak Rendahkan Harga Diri Bangsa

Proses Negosiasi Berlangsung

Sementara itu dikabarkan proses negosiasi terkait pembebasan Kapten Phillip masih berlangsung.

Penjabat (Pj) Bupati Nduga Provinsi Papua Pegunungan, Edison Gwijangge, diberi kepercayaan untuk bernegosiasi dengan KKB Papua terkait pembebasan Pilot Susi Air itu.

Pilot Susi Air disandera KKB Papua sejak 7 Februari 2023.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, Edison tengah berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat dalam rangka upaya negosiasi membebaskan Kapten Philip.

"Untuk pilot, kita sudah percayakan kepada Pj Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi, dan saat ini Pak Bupati dimonitor sedang berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023), dilansir Kompas.com.

"Kita masih menunggu, ya kita percayakan Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi," ujar Yudo.

Baca juga: Nasib Pilot Susi Air usai Ancaman KKB, Polda Papua Optimis Negosiasi Berhasil

Soal Tebusan Rp 5 Miliar

Sementara terkait syarat KKB pimpinan Egianus Kogoya yang meminta tebusan Rp 5 miliar untuk bebasnya Philip, Yudo mengatakan tidak masalah.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu," ungkap Yudo.

Diketahui, batas waktu negosiasi yang diminta KKB adalah 1 Juli 2023.

Pemerintah menyatakan bakal memenuhi syarat uang tebusan Rp 5 miliar dari KKB demi membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

Video rekaman pesan pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mertens (Tribun-Papua.com)

Baca juga: Begini Kondisi Pilot Susi Air di Tengah Ancaman Tembak Mati oleh KKB, Polda Sebut Nama Jefry Pagawak

Kondisi Pilot Susi Air

Kepala Operasi Damai Cartenz-2023, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan menurut hasil penyelidikan hingga saat ini, kondisi pilot Susi Air dalam keadaan sehat.

Faizal pun berharap kesehatan pilot Susi Air terus terjaga sampai nanti.

Saat ini, Faizal mengatakan proses negosiasi dengan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya masih berjalan.

"Sampai sekarang proses negosiasi diinisiasi oleh Kapolda Papua dan Pangdam bersama stakeholder, baik pihak gereja maupun Pemda Nduga, terus berjalan."

"Namun, masih dalam konteks masih berkembang," ungkap Faizal dalam keterangannya, Senin (3/7/2023), dilansir Tribun-Papua.com.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini