Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait Pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.
Jokowi menegaskan pemerintah tidak berdiam diri dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air.
Menurut Jokowi, pemerintah sudah berupaya ekstra.
"Kita ini tidak berdiam ya, kita sudah berupaya dengan sangat ekstra," ujarnya kepada wartawan usai membuka Papua Street Carnival di Kota Jayapura, Jumat (7/7/2023), dilansir Tribun-Papua.com.
"Semua sudah kita upayakan dan sedang dikerjakan di lapangan. Tetapi tidak bisa kita buka ya," tegas Jokowi.
Mengenai pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi bersama pimpinan daerah telah menggelar rapat internal.
"Tadi malam kita sudah rapat internal."
"Pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu," papar Jokowi.
Baca juga: Jokowi Rapat Bahas Pilot Susi Air Disandera KKB: Jangan Dilihat Kita Diam Loh
Diberitakan Kompas.com, Jokowi sempat mengatakan pemerintah terus bernegosiasi dengan KKB.
"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," ungkapnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Jokowi pun mengklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philips Mark Methrtens.
"Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," imbuhnya.
Jokowi Sebut Papua Aman
Di sisi lain, Jokowi juga memberi tanggapan terkait kondisi Papua secara keseluruhan dan konflik di Bumi Cendrawasih itu.
Ia mengatakan, semua pihak harus melihat Papua dari sisi yang positif.
"Enggak, kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya."
"Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini harus dilihat positifnya. Jangan dilihat (negatif)" ungkapnya di Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat.
"Karena memang secara umum, 99 persen itu enggak ada masalah."
"Jangan masalah kecil dibesar-besarkan."
"Semua di tempat di manapun di Papua kan juga aman-aman saja," jelas dia.
Baca juga: KKB Papua Sandera Pilot Susi Air 5 Bulan, Sikap Selandia Baru Disorot: Kesannya Enggak Ngotot
Komnas HAM Diminta Tak Lepas Tangan
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta tak lepas tangan dalam kasus penyanderaan Pilot Susi Air.
Apalagi, sudah ada permintaan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka kelompok Egianus Kogoya, agar Komnas HAM bisa menjadi negosiator seperti yang disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey.
"Yang pasti Komnas HAM tidak boleh lepas tangan karena secara kelembagaan, Komnas HAM harus mengambil sikap yang koheren antara keputusan di tingkat pusat dan keputusan di tingkat Kantor Perwakilan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, Jumat, dilansir Kompas.com.
Baca juga: 5 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB Papua, Selandia Baru Dinilai Harus Punya Andil
Usman menyebut, publik akan melihat sikap Komnas HAM menjadi tidak jelas karena berbeda dari tingkat pusat ke tingkat perwakilan.
Ia pun mengusulkan agar Komnas HAM menggelar rapat khusus membahas permasalahan tersebut dan mendengarkan perwakilan mereka di Papua secara lebih objektif untuk menjadi negosiator kasus itu.
"Jadi menengahi konflik yang terjadi, dan konflik ini kan telah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM," tambah dia.
Diketahui, KKB menyandera Kapten Philips setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.
Saat itu, pesawat tersebut mengangkut lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP).
Baca juga: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air Diminta tak Berhenti Hanya dengan Pemberian Uang Tebusan kepada KKB
Pilot Susi Air dan kelima orang itu disebut sempat melarikan diri ke arah yang berbeda.
Kelima OAP telah kembali ke rumah masing-masing.
Sementara itu, Pilot Susi Air masih disandera.
Kemudian, Presiden Jokowi diketahui berada di Papua sejak Kamis (5/7/2023).
Baca juga: DPR Minta Pembebasan Pilot Sandera KKB Tak Berhenti di Pemenuhan Uang Tebusan
Kunjungan Jokowi ke Papua kali ini terjadi di tengah isu ancaman KKB terhadap Pilot Susi Air yang masih disandera.
Pihak KKB telah melancarkan ultimatum kepada pemerintah dengan memberikan batas waktu negosiasi hingga Sabtu (1/7/2023).
Dalam ultimatum itu, KKB mengancam akan menembak pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut apabila negosiasi melewati waktu yang telah ditentukan.
(Tribunnews.com/Nuryanti) (Tribun-Papua.com/Hendrik Rikarsyo Rewapatara) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Singgih Wiryono)