5 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB Papua, Selandia Baru Dinilai Harus Punya Andil

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, menilai Selandia Baru semestinya turut andil dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens dari sanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Diketahui, lima bulan sudah Kapten Phillip disandera kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

Hikmahanto mengatakan, pemerintah Selandia Baru tidak boleh abai akan nasib warga negaranya yang disandera KKB Papua.

"Kita harusnya (meminta) pemerintah Selandia Baru untuk punya andil. Namun saya tidak tahu seberapa punya andil pemerintah Selandia Baru terkait masalah ini," ungkap Hikmahanto dalam dialog Overview Tribunnews, Kamis (6/7/2023).

Menurut Hikmahanto, sebuah negara tidak boleh lepas tangan ketika warga negaranya berada dalam ancaman.

"Ingat ketika pemerintah Indonesia menghadapi warga negaranya disandera di luar negeri, maka pemerintah menurunkan aparatnya untuk melakukan pendapatnya, tentu atas persetujuan negara setempat," ungkap Hikmahanto.

"Tetapi kalau mereka tidak punya andil, mereka abai terhadap kemaslahatan warga negaranya, itu patut dikecam," tegasnya.

Baca juga: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air Diminta tak Berhenti Hanya dengan Pemberian Uang Tebusan kepada KKB

Selandia Baru Minta Tak Ada Korban dalam Pembebasan

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah Selandia Baru meminta agar pembebasan Kapten Phillip dilakukan tanpa menimbulkan korban.

"Sekali lagi, bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/7/2023), dikutip dari Kompas.com.

Sehingga, kata Moeldoko, pemerintah tidak akan gegabah dalam proses pembebasan pilot Susi Air itu.

Moeldoko mengungkapkan, ada dua pendekatan pembebasan sandera, yakni secara lunak (soft approach) dan pendekatan secara keras (hard approach).

Kedua langkah ini telah dilakukan pihak-pihak terkait, yakni kepolisian, TNI, dan Kementerian Luar Negeri.

"Soft approach berbagai jalur komunikasi politik dan seterusnya. Masing-masing punya peran," tambah mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, DPR Minta Negosiasi Diutamakan tapi Tak Rendahkan Harga Diri Bangsa