Jawaban Andika Perkasa saat Ditanya soal Pilot Susi Air yang Ditahan KKB dan Belum Bisa Dibebaskan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kata mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa soal pilot Susi Air yang disandera KKB.

Diketahui, sejak disandera oleh KKB Papua pada 7 Februari 2023 lalu, Kapten Philip Mark Merthens belum juga berhasil dibebaskan. 

Kondisi ini kemudian ditanyakan oleh wartawan senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo saat wawancara dengan Andika Perkasa.

"Seperti kasus pilot Susi Air, sudah hari keberapa, bulan keberapa tidak selesai, dan ada suara-suara harus ada perdamaian pemerintah dan KKB. Gimana kalau mas Andika melihat ini? ," tanya Budiman sebagaimaan dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (10/7/2023). 

Menjawab hal itu, Andika menyatakan tidak mau berkomentar. 

Andika mengatakan tidak mau berkomentar karena itu tidak memiliki gambaran lengkap atas kejadian tersebut. 

Terlebih, peristiwa penyanderaan pilot Susi Air itu terjadi setelah dirinya tidak jadi Pangima TNI.

"Saya kayaknya nggak mau komentar. Karena saya nggak punya gambaran lengkapnya. Karena untuk mengomentari itu saya harus tahu variabel-variabelnya, dan itu terjadi kan setelah saya benar-benar pergi (tidak lagi di TNI,-red)," kata Andika. 

Kata Andika soal persoalan di Papua

Di pembicaraan sebelum pertanyaan soal penyanderaan pilot Susi Air, Andika mengakui persoalan Papua merupakan persoalan yang kompleks. 

Jika tidak hati-hati, maka persoalan Papua bukan hanya tidak selesai tetapi bahkan bisa berujung lepas dari Indonesia.

"Menurut saya kompleks. Jangankan selesai, bisa-bisa hilang itu mas. Kan kita juga udah mengalami Timur-Timur. Kan nggak hanya dialami negara lain. Kalau nggak hati-hati, boro-boro kita menyelesaikan, bisa-bisa hilang," ujarnya. 

Karena itu, kata Andika, semasa dirinya menjabat sebagai KSAD dan Panglima TNI, keputusan yang ia buat adalah lebih bagaimana menegakkan kedaulatan NKRI dan mempertahankan keutuhan wilayah. 

Menurut Andika, pendekatan dengan mengurangi korban yang tidak perlu menjadi kebijakan yang ia pilih. 

Pasalnya, apabila jatuh banyak korban yang tidak perlu maka hal itu akan memicu pihak-pihak eksternal sehingga Papua bisa saja menjadi negara merdeka.

"Bagi saya approuch yang saya lakukan itu akan lebih menjamin daripada yangs sifanya kinetis tetapi banyak korban. Banyak korban yang kecelekaan. Ini yang bisa menyulut ekstrenal, bisa menjadi negara merdeka. Itu bukanya tidak mungkin, sangat mungkin," bebernya. 

(Tribunnews.com/Daryono)