Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal sulitnya pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan.
Hal ini merespons keluhan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai sulitnya pencegahan korupsi di pelabuhan 'tikus'.
Luhut mengatakan, masalah korupsi di kawasan pelabuhan ini bukan hanya masalah KPK, tapi persoalan bersama.
"Itu masalah kita ramai-ramai, bukan hanya masalahnya KPK. Saya juga pusing lihat itu karena kita sudah benahi pelabuhan besar, masih ada pelabuhan tikus," kata Luhut, kepada awak media usai menghadiri Webinar Stranas PK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Luhut mengungkapkan, pihaknya bersama KPK terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi di kawasan pelabuhan.
"Misalnya, penyelundupan palm oil, minyak kelapa sawit itu masih dilakukan tapi sekarang dengan pengalaman kita ini, kita sudah mulai batasi dan sangat berkurang dengan signifikan dan seluruh kegiatan itu KPK terlibat," jelas Luhut.
Sebagai informasi, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengeluhkan sulitnya melakukan pencegahan korupsi di pelabuhan.
Sebab, Pahala menjelaskan, banyak entitas dan pihak berkepentingan di pelabuhan yang terdiri dari berbagai macam lembaga dan kelompok, mulai dari milik pemerintah hingga yang dikelola swasta.
Sehingga, katanya, menyebabkan proses administrasi barang di pelabuhan karena barang yang akan masuk, harus lolos administrasi dari satu lembaga ke lembaga lain.