Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal adanya ekspor ore nikel ilegal sebanyak 5,2 ton ke China. 

Luhut mengungkapkan telah memerintahkan Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengusut temuan itu.

Sebab, menurutnya, pengusutan temuan ini bukan hal sulit.

Baca juga: Luhut Sebut Digitalisasi e-Katalog Sukses Mengurangi Operasi Tangkap Tangan KPK

"Pak Firli beri tahu saya, saya bilang 'usut dari pada sumbernya'. Itu tidak susah," kata Luhut, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Menurut Luhut, sistem digitalisasi yang telah dilakukan akan membantu penelusuran KPK. 

Selain itu, ia menyebut, Ketua KPK Firli Bahuri juga telah melakukan penelusuran langsung temuan ekspor ore nikel ilegal ke China tersebut.

"Wong gampang itu karena kita sudah punya ekosistemnya. Tunggu tanggal mainnya," ucap Luhut.

Baca juga: Luhut Sebut Korupsi di Pelabuhan Tikus Bukan Hanya Masalah KPK

Lebih lanjut, Luhut mengatakan Satgas Laut juga sudah dibentuk untuk mencegah terjadinya penyelundupan serupa. 

Sebab, katanya, kegiatan penyelundupan umumnya terjadi melalui pelabuhan kecil.

"Satgas Laut sudah kita buat untuk tadi penyelundupan," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya dugaan ekspor atau pengiriman lima juta ton ore nikel ilegal ke China.

Lima juta ton ore nikel ilegal ini diduga diekspor ke China selama lebih dari dua tahun.

"Dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2022," ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria dalam keterangannya, Sabtu (24/6/2023).

Berdasarkan hasil penelusuran KPK, ekspor bahan baku tambang ilegal tersebut tercatat dalam situs resmi otoritas penanganan bea dan cukai Tiongkok.

Hal itu, terlihat dari kode sandi Indonesia yang tercatat di situs resmi bea cukai China.

"(Terlihat dari, red) partner atau negara asal 112 (Indonesia, red)," kata Dian.

Adapun ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut diduga berasal dari tambang yang berada di Sulawesi dan Maluku Utara.

Di mana dua daerah tersebut merupakan penghasil tambang terbesar di Indonesia. Ekspor bahan baku tambang tersebut diketahui melanggar perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab sebelumnya, Jokowi telah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2019.