Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berusaha menjegal pencapresan dari Anies Baswedan.
Awalnya, Luhut menegaskan bahwa Jokowi bukan tipikal orang yang suka mencampuri urusan hukum.
"Kenapa sih, kita suka buruk sangka? Presiden itu saya kenal, ndak ada sama sekali intensment dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum," katanya dalam program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV seperti dikutip, Jumat (21/7/2023).
Dengan keyakinannya tersebut, Luhut membantah bahwa Jokowi akan turut menjegal Anies dalam pencapresan.
Baca juga: SBY Singgung Cawe-cawe Jokowi hingga Sebut Upaya Penjegalan Anies Baswedan Dalam Buku Terbarunya
Luhut pun menilai apa yang diucapkan AHY dalam pidatonya itu adalah hal kampungan.
"Atau menjegal orang seperti yang dibilang Agus tadi, supaya dijegal partainya. Nggak ada itu."
"Bukan saya memuji-muji Presiden, tidak. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Harimurti Yudhoyono itu. Jadi nggak usah bicara-bicara seperti itu, kampungan itu," tegasnya.
Luhut pun turut mengomentari terkait dugaan adanya peran Jokowi dalam Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat.
Senada, Luhut menegaskan bahwa Jokowi tidak mungkin melakukan hal tersebut lantaran ia merupakan orang yang demokratis.
"Nggak. Presiden itu sangat-sangat demokratis, saya kenal. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu, kalau dia yang berkuasa dia yang dijegal orang," katanya.
Seperti diketahui, isu Jokowi menjegal pencapresan Anies santer terdengar.
Bahkan, AHY pun turut mengomentari hal tersebut ketika berpidato pada 7 Juni 2023 lalu di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.
Pada saat itu, AHY merasa khawatir lantaran adanya upaya penjegalan agar pencapresan Anies gagal.
Alhasil, ia pun meminta agar cawapres Anies segera diumumkan.
"Apakah semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan pencapresan Anies Baswedan, bisa jadi," kata AHY dikutip dari Youtube Partai Demokrat.
Baca juga: Denny Sebut Anies Akan Ditersangkakan KPK, Sudirman Said: Kalau Politik Penjegalan Harus Dilawan
AHY pun menerangkan, dengan mempercepat pengumuman cawapres Anies Baswedan, maka akan semakin melonjak pula kans kesuksesan dari pencapresan Koalisi Perubahan.
"Saya tidak ingin terlalu berandai-andai tapi saya kembali ke tesis dasar, logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu terintegrasi baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan lebih baik," katanya.
Lanjut AHY, jika pengumuman cawapres pendamping Anies Baswedan lambat dilakukan, dikhawatirkan Koalisi Perubahan kurang waktu untuk bergerak menjangkau masyarakat di pelosok Indonesia.
Pasalnya AHY menyebut Indonesia bukan negara kontinental yang cuma ditempuh cukup lewat darat.
Indonesia memiliki penduduk sebanyak 200 juta jiwa di mana merebut suara satu persen berarti mendapatkan 2 juta suara pemilih.
Baca juga: NasDem Yakin Tak Ada Upaya Penjegalan Anies Baswedan Lewat Pertemuan AHY dan Puan Maharani
Ditambah, AHY mengungkapkan masa kampanye Pilpres 2024 ditetapkan hanya 75 hari.
Sehingga menurutnya diperlukan mesin penggerak yang dipanaskan sejak dini untuk bekerja secara efektif.
"Sebaliknya kalau kurang waktu rasanya kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi," katanya.
"Indonesia itu luas bukan negara kontinental yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat saja, seringkali lewat udara, laut, dan penduduk kita besar, pemilih kita 200 juta orang. Berusaha mendapatkan 1 persen saja artinya mendapatkan 2 juta suara. Sedangkan masa kampanye 75 hari, tidak cukup," ujar AHY.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024