TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberi isyarat bahwa dirinya siap diusung menjadi calon ketua umum Partai Golkar, jika lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi.
Bahlil mengungkapkan rencananya tersebut lantaran melihat kondisi Golkar saat ini.
Menurut pria yang pernah menjabat struktur DPD Golkar Papua ini, partainya tengah butuh uluran tangan dari para kadernya, mengingat banyak suara dari perwakilan daerah yang menyebut Golkar butuh perbaikan.
Oleh karena itu, ketika ditanya jika dirinya menjadi kandidat calon ketua umum Golkar, Bahlil merasa punya tanggung jawab
"Sebagai kader Golkar, ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader, yang merasa bertanggung jawab, saya yakin semua akan punya perasaan itu. Tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi," ucap Bahlil di depan beberapa pemimpin media massa di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023).
Pernyataan Bahlil ini kemudian memantik respons dari internal Partai Golkar.
Satu di antaranya datang dari Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Maluku Utara DPP Golkar Hamzah Sangadji.
Ia mengaku heran dengan sikap Bahlil Lahadalia yang siap maju menjadi Ketua Umum Golkar.
Menurut Hamzah, Bahlil pernah menyatakan diri bukan lagi kader Partai Golkar.
"Saudara Bahlil itu pada setelah dilantik jadi menteri 2019, dia dulu pernyataan rilis dan pernyataan resmi di media waktu itu, bahwa dia sudah bukan lagi kader Golkar dan sudah 10 tahun keluar dari Golkar," kata Hamzah kepada wartawan, Minggu (23/7/2023).
Oleh karena itu, Hamzah pun mempertanyakan dari jalan mana Bahlil akan maju menjadi Ketum Golkar. Menurut dia, sebagai menteri, Bahlil seharusnya memiliki adab politik.
"Kalau hari ini beliau menyatakan siap, dari mana jalan mana yang dia masuk? Kedua, hari ini kan kita harus lihat soliditas partai dari seluruh kabupaten, provinsi, kita sudah on air untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu. Saya kira selaku menteri atau selaku kader bangsa kita harus punya adab," katanya.
Hamzah juga meminta Bahlil introspeksi diri apakah memenuhi syarat sebagai calon Ketum Golkar. Pun apakah Bahlil pernah berbakti kepada Golkar selama ini.
Baca juga: Ingin Jadi Ketua Umum Golkar, Dewan Pakar Ingatkan Bahlil Tak Ada Rekam Jejak
"Apakah dia memenuhi syarat enggak untuk menjadi calon ketua umum? Dia pernah berbakti kepada Golkar di mana? Ini penting sekali," ujar Hamzah.
Dukungan untuk Bahlil
Sementara Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Provinsi Papua 2019-2024, Max Richard Krey menyampaikan bahwa situasi di Partai Golkar saat ini seperti apa yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, di mana Partai Golkar terus menurun elektabilitasnya sebagai partai besar.
Terkait dengan status Bahlil, Max menyebut Bahlil merupakan anggota aktif struktural partai berlambang beringin itu sejak 2001 sampai 2014.
Setelah 2014 hingga sekarang menjadi anggota biasa karena telah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan diangkat menjadi menteri di kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin.
Hal ini juga menjawab pernyataan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Maluku Utara DPP Golkar Hamzah Sangadji yang menyatakan Bahlil bukan kader Partai Golkar.
"Kepada Bang Hamzah Sangaji, Bahlil itu anggota aktif Partai Golkar sejak 2001 sampai dengan 2014, jabatan pertama yang Bahlil emban adalah Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Papua, yang mana saat itu AMPG pertama kali dibentuk dibawah kepemimpinan Ketum DPP Golkar Akbar Tandjung. Ketum AMPG Pusat saat itu Rambe Kamarul Zaman, dan Ketua AMPG Papua Marthen R Marey. Dan juga Bahlil menjabat Bendahara Golkar Papua saat Alm Habel Melkias Suwae menjadi Ketua DPD Golkar Papua," ujar Max pada keterangannya (24/7/2023).
Baca juga: Tanggapi Bahlil yang Siap Maju Ketum Golkar, Zaki: Tak Ada Munaslub, Tunggu Munas Nanti
Max yang juga merupakan Pelaksana Tugas Ketua Soksi Provinsi Papua 2019-2024, menjelaskan di tahun 2009 Bahlil terpilih sebagai Bendahara Partai Golkar DPD Papua hingga 2014, satu periode penuh Bahlil menjalankan tugasnya dengan baik, memakai dana pribadinya untuk menjalankan roda organisasi Golkar di Papua.
Di Tahun 2010 Bahlil juga pernah menjadi Calon Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Pusat melawan Dave Laksono, meskipun saat itu Bahlil kalah dengan Dave Laksono.
"Jadi secara tegas, sesuai AD Partai Golkar Bab tentang Keanggotaan dan Kader Pasal 13-18, Bahlil merupakan kader Partai Golkar," jelas Max.
Max menyebut Bahlil juga tidak pernah pindah-pindah Partai seperti Hamzah Sangaji yang pernah pindah Partai ke Perindo, tapi saat ini pindah lagi ke Golkar.
"Bahlil konsisten dan tidak pernah pindah partai. Jika tidak sebagai pengurus iya, tapi sebagai kader Bahlil konsisten masih menjadi Partai Golkar sekarang. Prestasi Bahlil saat menjabat Bendahara Partai Golkar Papua, miliki 22 kursi Anggota DPRD, Golkar dapat menjadi Ketua DPRD. Saya bersaksi Bahlil kader Partai Golkar dan berkontribusi penuh untuk Partai Golkar Papua sebelum berkiprah ke Jakarta dan Indonesia," tegas Max.
Memang selesai Bahlil menjabat di Partai Golkar Papua, ia kembali menjadi profesional sebagai pengusaha dan menjadi Ketua Umum HIPMI Pusat hingga di tahun 2019 ia dipanggil oleh Presiden untuk menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM yang berasal dari profesional bukan dari utusan partai golkar.
"Tahun 2019 hingga saat ini, memang Bahlil diluar struktur kepengurusan, tapi sebagai kader ia masih aktif dan loyal kepada Golkar, sesuai Bab VI, Bab VII, Bab VIII AD Golkar," ungkap Max.
Kalau soal calon ketua umum Golkar, jika dilihat PO Nomor 02, minimal 5 tahun jadi pengurus, Bahlil Lahadalia masuk kriteria sebagai bakal calon ketua umum Golkar. Ia sudah lebih dari 5 tahun menjadi pengurus di Golkar.
"Saya kira, pernyataan Bahlil itu sebagai kader yang cinta akan partai yang faktanya saat ini menurun performanya. Kalau begini terus kita bisa harus bicara evaluasi, pernyataan Bahlil tidak bicara soal munaslub tapi bagaimana mekanisme organisasi bisa dijalankan," ujarnya.
Max menyebut sebenarnya masih banyak kader potensial lain yang layak untuk memimpin Partai Golkar ke depannya.