TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan aktivis SMID dan pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD) Periode 1999, Lilik Hastuti membantah bahwa isu pelanggaran HAM hanya lima tahunan.

"Setiap kami bicara tentang korban penculikan atau korban penghilangan paksa. Pasti sangat sering mendengar 'Ah ini hanya lima tahunan diucapkan'. Sangat sering sekali kita dengar begitu," kata Lilik pada konferensi pers Mantan Aktivis PRD Kecam Politisi yang Lupa Sejarah di kantor LBHI, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Proses tahun 1997/1998 sampai hari ini. Tinggal hanya dua orang tua yang masih hidup. Orang tuanya Bung Petrus dan Bapaknya Ucok. Hanya itu yang masih hidup. Hanya dua itu yang masih konsisten memperjuangkan isu-isu penghilangan paksa

"Seakan-akan kita baru membicarakan setiap mau pemilu karena punya kepentingan politik. Padahal jelas itu salah besar," tegasnya.

Dikatakan Lilik bahwa pihaknya sejak lama ada dan terus bersama Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKHOI) untuk mendampingi para korban. Dan proses itu sangat panjang, sangat jauh.

"Proses tahun 1997/1998 sampai hari ini. Tinggal hanya dua orang tua yang masih hidup. Orang tuanya Bung Petrus dan Bapaknya Ucok. Hanya itu yang masih hidup. Hanya dua itu yang masih konsisten memperjuangkan isu-isu penghilangan paksa," kata Lilik.

"Jadi jelas tidak benar kalau dikatakan bahwa ini hanya skema 5 tahunan. Ini hanya karena kepentingan politik," tegasnya.

Kemudian dikatakan Lilik bahwa suaranya dari Forum Rakyat Demokratik tidak pernah berubah. Untuk melawan penjahat HAM Prabowo Subianto.

Baca juga: Cerita Petrus Dirikan PRD Bersama Budiman Sudjatmiko untuk Melawan Kediktatoran Orde Baru

"Suara kami tidak pernah berubah. Kami melawan penjahat HAM Prabowo tentu saja sebagai orang pertama karena dia adalah komandan Kopassus orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu dinyatakan bersalah tapi tidak pernah diadili. Tentunya sebenarnya bukan hanya Prabowo tapi juga seluruh penjahat HAM yang lain," tutupnya.