TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, mengatakan selama ini pendidikan hanya dianggap sebagai program semata.

Program tersebut, kata Anies, kerap dimonopoli oleh Pemerintah selaku pemilik kewenangan.

"Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pegang kewenangan pemerintah, wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja," ujar Anies dalam Festival Belajaraya di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

Dirinya menilai jika pendidikan dianggap sebagai gerakan, tanggung jawabnya akan dimiliki oleh semua pihak dan pemerintah.

Anies mengatakan sedianya ruang yang luas di bidang pendidikan harus diberikan kepada siapapun.

"Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang untuk terlibat pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat," tutur Anies.

Menurut Anies, selama ini Pemerintah hanya memiliki aspek fiskal dan otoritas.

"Yang tidak dimiliki inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan itu yang memiliki siapa pegiat-pegiat pendidikan," jelas Anies.

Pemerintah, kata Anies, harus membuka ruang mengajak semua pihak untuk terlibat dan berkolaborasi.

Pemegang kewenangan, menurut Anies, harus  membuka diri melibatkan semua pihak di bidang pendidikan.

Baca juga: PDIP Bantah Perintahkah Plt Wali Kota Bekasi Cabut Izin Pakai Stadion untuk Acara Senam Bareng Anies

"Di luar sana ada banyak sekali aktivis pendidikan dan segala macam terobosan, kenapa pemerintah tidak membuka pintu dan mengajak mereka terlibat," pungkas Anies.