Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengusulkan agar pejabat militer diberhentikan sementara jika bertugas di institusi sipil.
Usulan ini menanggapi polemik operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka terhadap Kabasarnas, Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto dalam kasus dugaan suap di proyek Basarnas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fickar mengatakan jika usulannya terealisasi, maka personel militer yang menjabat di institusi sipil harus tunduk pula dengan hukum sipil seperti undang-undang korupsi.
Di sisi lain, Fickar pun mencontohkan bahwa penugasan Henri Alfandi sebagai Kabasarnas adalah aspek negatif dari pengkaryaan militer di instansi sipil.
"Aturannya harus diubah dengan tetap menjadi kewenangan peradilan militer, maka dengan aturan seperti pengkaryaan personel militer di institusi sipil menjadi tidak punya pijakan hukum lagi. Ini aspek negatif dari pengkaryaan militer di instansi sipil," katanya kepada Tribunnews.com, Sabtu (29/7/2023).
"Mestinya militer yang bertugas di instansi sipil diberhentikan sementara sebagai militer sehingga sepenuhnya menjadi sipil dan tunduk pada hukum sipil termasuk terhadap UU Korupsi," sambung Fickar.
Baca juga: Pengamat Militer: Meski KPK Tangani Korupsi Tapi Belum Ada Regulasi yang Atur Usut Prajurit TNI
Kendati demikian, hingga kini, aturan terkait personel militer yang terlibat kasus harus ditangani oleh pihak militer masih berlaku di Indonesia.
"Ya aturannya orang yang berstatus militer, jika melakukan tindak pidana, maka menjadi kewenangan peradilan militer termasuk di dalamnya polisi atau penyidik militer, oditur militer atau penuntut umum dan hakim militer," jelasnya.
Fickar pun mengakui bahwa aturan tersebut memang tidak adil.
"Memang aturan ini tidak adil. Mestinya hanya berlaku di waktu perang saja dan terbatas pada kejahatan yang bersifat militer tetapi KUHPM dan KUHAP militernya masih mengatur seperti itu, memang kelihatannya tidak adil," ujarnya.
Berkaca dari aturan ini, Fickar pun berharap agar korupsi dideklarasikan sebagai kejahatan lintas profesi agar KPK lebih leluasa untuk melakukan penindakan hukum.
"Korupsi itu dinyatakan sebagai kejahatan lintas profesi lintas institusi, sehingga KPK bisa menangani korupsi yang dilakukan oleh siapapun di lembaga apapun termasuk di lembaga militer.
Lebih lanjut, Fickar pun menyoroti kombinasi keterlibatan antara sipil dan personel militer dalam kasus dugaan suap proyek Basarnas ini.
Baca juga: Kisruh OTT Kabasarnas, Ahli Pidana Usul Korupsi Jadi Kejahatan Lintas Profesi dan Institusi
Dia mengungkapkan KPK memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi dan berkoordinasi dalam penanganan penjara korupsi oleh siapapun juga baik yang tunduk pada peradilan umum maupun militer yang tertuang dalam Pasal 42 UU KPK.
"Jadi tidak ada alasan KPK harus mintaa maaf segala karena KPK memang mempunya kewenangan mensupervisi dan mengkoordinasikan penanganan seluruh tindak pidana korupsi," tegasnya.
Sehingga, Fickar menganggap apabila benar ada anggota TNI yang terlibat dalam kasus dugaan suap Basarnas ini dan diadili di pengadilan militer, maka justru tidak tepat.
Hal tersebut lantaran korupsi yang dilakukan merugikan seluruh pihak bukan hanya pihak militer dalam hal ini TNI.
Fickar pun menegaskan bahwa kasus ini lebih tepat ditangani dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Itu sebabnya di PN Tipikor, ada hakim ad hoc yang mewakili masyarakat menjadi salah satu hakim sebagai ekspresi dari apresiasi terhadap keadilan," pungkasnya.
KPK Minta Maaf soal OTT Kabasarnas
Diketahui, KPK meminta maaf terkait penetapan Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap proyek di Basarnas.
Hanya saja, KPK mengakui kekeliruannya terkait proses hukum dalam penetapan tersangka Henri Alfian dan Afri Budi.
Kemudian, KPK pun meminta maaf kepada TNI.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak pun mengungkapkan bahwa kekeliruan proses hukum ini adalah kekhilafan dari tim penyidik lembaga anti rasuah.
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, tim mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa penyidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan."
"Bahwasanya manakala ada yang melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK," tuturnya.
Baca juga: Alexander Tak Salahkan Penyidik/Penyelidik soal OTT Basarnas:Yang Khilaf Pimpinan KPK
Sekali lagi, Tanak pun meminta maaf kepada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono atas kesalahan yang diperbuat oleh pihaknya terkait penanganan kasus ini.
"Di sini ada kekeliruan dari tim kami yang melakukan penangkapan, oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI dan sekiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan."
"Ke depan kami akan berupaya bekerja sama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain, dalam upaya menangani pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait KPK Tangkap Pejabat Basarnas