Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, mengatakan permasalahan yang terjadi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)terjadi karena minimnya kuota peserta didik baru pada sekolah menengah.

Menurut Anies Baswedan, jumlah kuota yang tersedia tidak sebanding dengan calon siswa.

"Saya ingin ajak lihat apa sih akar masalahnya, sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini," ujar Anies di Pos Bloc  Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

"Akar masalahnya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswanya yang tidak sama, betul ya. Nah inilah yang harus diselesaikan," beber Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan Pemerintah seharusnya memastikan jumlah siswa yang lulus SD setara dengan kuota yang tersedia di jenjang selanjutnya.

Dirinya menilai jika kuota yang disediakan setara, permasalahan PPDB tidak akan terjadi lagi.

"Kita, Indonesia harus memastikan, jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1, sama dengan jumlah bangkua SMA dan SMK kelas 1.Kalau jumlah bangkunya sama, Insyaallah persoalan-persoalan seperti ini akan bisa terselesaikan," jelas Anies.

Ketersediaan satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah, kata Anies, perlu dicukupi.

Anies menilai konsep sekolah instruksi presiden (Inpres) yang pernah dilaksanakan dulu perlu diterapkan kembali.

"Nah, itu sebabnya, jumlahnya jangan seperti piramid. Makin tinggi pendidikannya, makin sedikit jumlah kursinya. Pendidikan dasar dan menengah, sudah saatnya dibangun," kata Anies.

Baca juga: Carut Marut Sistem Zonasi PPDB, DPR Minta Kemendikbud Evaluasi Total

"Sekarang saya lihat ke depan kita harus melakukan terobosan. Kita pernah punya SD Inpres, barangkali kedepan kita perlu SMP Inpres, SMA SMK Inpres, percepatan pembangunan, supaya jumlah bangku itu sama," tambah Anies.