Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK mengungkap biaya menjadi ketua umum partai politik (parpol) mencapai Rp600 miliar.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Juwaini pun memberikan bantahan.

Jazilul mengaku kaget dengan pernyataan tersebut.

Sebab, tidak ada kader PKB yang memiliki uang Rp 600 miliar untuk bisa menduduki kursi ketua umum, termasuk Cak Imin.

"Wah darimana PKB segitu? Gak ada di PKB. Mungkin di partai lain. Besar sekali itu. Dari mana uangnya?" kata Jazilul seperti dikutip Rabu (2/8/2023).

Jazilul pun meminta aparat penegak hukum justru menyelidiki partai yang mewajibkan memiliki modal Rp600 miliar untuk menjadi ketua umum.

"Kalau memang ada selidiki aja partainya itu. Menurut saya pantas diselidiki mungkin aparat penegak hukum bisa masuk," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa uang Rp600 miliar untuk menjadi ketua Umum tidaklah kecil. Penyelidikan dari aparat penegak hukum pun bertujuan apakah uang yang dipakai dari uang pribadi atau uang negara.

"Uang segitu darimana? Uang negara, uang pribadi atau uang partai kas partai. Itu bisa dikejar itu. Enggak kecil itu Rp500 miliar untuk satu event partai. Waduh. Waduh. Nggak tau tuh harusnya bisa menjadi temuan kalau serius," ungkapnya.

Sejauh ini, Jazilul mengklaim bahwa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB hanya modal bisa menyatukan seluruh kader. Itulah kenapa, Cak Imin bisa terpilih secara aklamasi.

"Mekanisme kemarin Gus Muhaimin dipilih secara aklamasi karena mampu membuat partai solid bersatu. Kedua punya arah dan masa depan dan pasti dari kader ngga ada yang luar," tukasnya.

Sebelumnya, Politisi Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK menyatakan, ada biaya atau modal yang diperlukan jika ada politisi yang pengin maju menjadi ketua umum partai termasuk ke Partai Golkar.

JK menyebut, untuk di Partai Golkar sendiri kata dia, ada dana yang harus dikeluarkan dan tidak serta-merta bisa menjadi ketua.