TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung mengenai istilah Pak Lurah dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/8/2023).

Wali Kota Bogor Bima Arya mengartikan hal tersebut sebagai klarifikasi Presiden Joko Widodo yang kerap disebut sebagai penentu Pilpres 2024.

Baca juga: Jokowi: Saya Bukan Lurah, Saya Ini Presiden Republik Indonesia

"Saya lihat semangat presiden dalam pidato kali ini terlihat sekali beliau ingin mengklarifikasi isu yang berkembang di publik. Bahwa beliau itu menjadi penentu Pilpres. Ini saya rasa menarik karena beliau mengatakannya di awal," kata Bima Arya kepada TribunnewsBogor.com di DPRD Kota Bogor.

Bima Arya menilai, bahwa yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo bukanlah hal yang tidak biasa.

Kalimat itu seyogianya dikatakan oleh tokoh publik untuk menutup pidatonya.

"Ini hal yang tidak biasa. Biasanya di ujung. Kalau ditaruh diawal berati menjadi perhatian utama dari beliau," tambah Bima Arya.

Presiden Joko Widodo pun dinilai Bima Arya sedang pusing di tahun politik ini.

Isu yang berkembang yang kemudian diklarifikasi saat Sidang Paripurna HUT RI ke-78 ini sangat menggangu pikiran beliau.

Meski begitu, di tahun politik ini, masyarakat Kota Bogor tidak terlalu termakan isu yang berkembang di tahun politik ini.

Bima Arya menginginkan, agar politik demokratis tetap terjaga di Kota Bogor ini.

"Ini refleksi bagi kita semua agar rangkaian pilpres ini tetap menjaga kualitas demokrasi supaya tidak mundur," tandasnya.

Presiden Jokowi kaget disebut Pak Lurah

Dalam pidatonya Presiden sempat menyinggung soal Pilpres yang akan berlangsung tidak akan lama lagi.

Saat ini kata Jokowi, sudah memasuki tahun politik dan suasana sudah mulai menghangat.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat hangat kuku," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Pikir yang Disebut-sebut Sebagai Pak Lurah Itu Siapa, Ternyata Saya

Presiden mengatakan sedang tren sekarang para elite politik menjadikannya bantalan atau tameng saat ditanya oleh pihak lain, mengenai Capres atau Cawapres yang akan diusung. Mereka menyebut dirinya sebagai pak Lurah.

"Sedang tren ini dijalankan politisi dan Parpol setiap ditanya Capres dan Cawapresnya jawabannya belum ada arahan pak Lurah," kata Jokowi.

Awalnya Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud pak Lurah tersebut. Belakangan ia baru menyadari bahwa yang dimaksud Pak Lurah adalah dirinya.

"Saya sempat mikir siapa ini pak Lurah sedikit-sesikit kok pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud pak Lurah ternyata saya," katanya.
Presiden menegaskan bahwa dirinya bukan pak Lurah. Ia adalah Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan Capres dan Cawapres.

Baca juga: Digadang Jadi Calon Gubernur Sumatra Utara, Begini Jawaban Menantu Presiden Jokowi

"Ternyata pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan Ketum Parpol bukan juga Ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan UU yang menentukan Capres dan Cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya bukan wewenang pak Lurah," pungkasnya.

Penulis: Rahmat Hidayat

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Jokowi Sebut 'Pak Lurah' di Sidang Paripurna HUT RI ke-78, Bima Arya: Sebagai Bentuk Klarifikasi