Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8/2023).
Ada beberapa hal yang disampaikannya dalam kesempatan tersebut.
Di antaranya adalah soal kode 'arahan Pak Lurah' yang berkaitan dengan capres-cawapres yang bakal berkontestasi di Pilpres 2024.
Jokowi pun sempat bertanya-tanya siapakah sosok Pak Lurah yang dimaksud.
"Kita ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedng tren di kalangan politisi dan parpol."
"Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya : 'Belum ada arahan Pak Lurah," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Baca juga: Jokowi Singgung Pihak yang Remehkan Tingginya Kepercayaan Internasional Kepada Indonesia
Nyatanya, setelah mencari tahu, sosok Pak Lurah yang dimaksud adalah dirinya.
"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.
Terkait sebutan ini, Jokowi menegaskan bahwa dia adalah Presiden RI.
Dia juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah sosok penentu dalam pencalonan capres-cawapres di Pilpres 2024.
"Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik."
"Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan 'paten-patenan' dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," jelas Jokowi.
Dalam pidatonya, Jokowi juga menyampaikan terkait transformasi Indonesia Emas 2045.
Dia menyebut, Indonesia memiliki peluang pada tahun 2045 akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia.
Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah telah memiliki strategi untuk meraih itu.
"Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia."
"Kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja. Tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mu memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur," katanya.
Baca juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Jalan Tol Bocimi Seksi II Cigombong-Cibadak
Selengkapnya berikut pidato lengkap Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8/2023):
Bapak, ibu, saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, para hadirin yang saya muliakan.
Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya: "Belum ada arahan Pak Lurah." Saya, saya, saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata Saya.
Ya, saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik.
Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan "paten-patenan" dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng.
Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada, ke Kabupaten C ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya saya kira menurut saya juga nggak papa, boleh-boleh saja.
Bapak Ibu yang saya muliakan.
Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial.
Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya ndak papa, sebagai pribadi saya menerima saja.
Tapi yang membuat saya, saya sedih. Budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa. Menuju Indonesia Maju. Menuju Indonesia Emas 2045.
Ini yang bolak balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja. Tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah. Bahkan yang membuat kita melangkah mundur.
Bapak ibu, saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, para hadirin yang saya muliakan.
Bonus demografi akan mencapai puncak di Tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68 persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita.
Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimik dan retorika semata. Melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.
Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.
Lembaga think tank Australia Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.
Tapi, kemudian ada yang bilang, memang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyat kan makannya nasi, international trust enggak bisa dimakan.
Ya, memang ndak bisa. Sama seperti jalan tol ndak bisa dimakan, ya memang. Nah ini, ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif. Tapi ndak papa saya malah senang. Memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton.
Bapak, Ibu yang saya muliakan.
Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi.
Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya.
Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia.
Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022.
Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar, kalau dijumlah dari tahun 2015-2023, sebesar Rp 3.212 triliun. Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.
Di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional, sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.
Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik juga, jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.
Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya.
Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.
Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan.
Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas-komoditas potensial lainnya.
Yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan.
Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO dan rumput laut, dan lain-lainnya.
Berdasar hitung-hitungan, perkiraan dalam 10 tahun, pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 153 juta atau 10.900 USD. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 217 juta atau 15.800 USD. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 331 juta atau 25.000 USD. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp 71 juta.
Artinya, dalam 10 tahun lompatanya bisa dua kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita.
Kita tahu, berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan, kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia.
Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp 539 triliun dari tahun 2015-2023.
Konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modal kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia.
Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah Berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang, karena kita tidak sedang jalan-jalan sore.
Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas.
Bapak Ibu yang saya muliakan.
Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.
Oleh sebab itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu, bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa.
Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin adat.
Kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.
Saya juga sangat menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.
Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar, dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita.
Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA, Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah.
MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan.
KY, Komisi Yudisial, terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas, HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.
Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih
Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om NamoBuddhaya
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Sidang Tahunan MPR