Baca tanpa iklan
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, penentu calon presiden dan calon wakil presiden bukan dirinya selaku presiden, bukan juga wewenang 'Pak Lurah'.
Hal ini disampaikan Jokowi usai mengetahui adanya tren di kalangan elite politik menjadikan 'Pak Lurah' sebagai tameng perihal pertanyaan capres-cawapres Pemilu 2024.
Mulanya Jokowi tidak tahu siapa yang dimaksud Pak Lurah tersebut.
Tapi belakangan dia sadar bahwa sosok itu merujuk ke dirinya selaku presiden.
"Ternyata pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketum parpol bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan UU yang menentukan capres dan cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," kata Jokowi.
Baca juga: PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi, Pengamat: Jangan Cuma Kecam, Gunakan Hak Interpelasi di DPR
Jokowi pun menyadari hal tersebut merupakan bagian dari nasib seorang presiden yang dijadikan tameng atau alibi dari para elite politik dalam menentukan langkah politiknya.
"Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib dari seorang presiden, dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," katanya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Danang Triatmojo)