TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI TB Hasanuddin mengatakan siapapun pemimpin Indonesia ke depan, dia harus mampu menjalankan program transfer teknologi di bidang industri pertahanan.

Ia mulanya bercerita sebelum adanya UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pesawat yang telah dibeli dari negara lain bisa diembargo oleh negara asalnya jika muncul masalah di dalam negeri.

"Dulu kita oh sebelum ada undang undang tentang industri pertahanan itu kita membeli pesawat, ketika kita ada masalah di dalam negeri pesawat itu tidak boleh, diembargo," kata TB Hasanuddin saat wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Hal ini kata dia pernah terjadi ketika Indonesia membeli alat pertahanan negara berupa Tank. Kemudian terjadi masalah di Aceh. Sehingga Tank tersebut diembargo oleh negara asalnya.

"Ketika kita membeli Tank, lalu ada masalah Di Aceh Tank itu diembargo tidak boleh dipakai, padahal beli pakai duit kita sendiri, tidak hutang. Kenapa kok tidak boleh dipakai," ungkap dia.

Kemudian terbit UU 16/2012 yang punya semangat agar Indonesia secara bertahap mampu berdiri sendiri membuat seluruh alutsistanya di dalam negeri.

Lewat UU tersebut, setiap pembelian alutsista dari luar negeri harus menjalin kerja sama dengan industri pertahanan di dalam negeri. Hal ini sekaligus bertujuan untuk adanya transfer teknologi dari luar ke dalam.

"Misalnya membeli pesawat bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia, beli tank bekerja sama dengan Pindad, membeli Kapal bekerja sama dengan PT PAL. Dan dari situ ada persyaratan persyaratan ada transfer of teknologi dan lain sebagainya. Sehingga ketika memproduksi setelah sekian tahun menjadi produksi murni putra - putri Indonesia clear," kata pria lulusan Akabri 1974 ini.

Baca juga: Jokowi Nilai Industri Pertahanan Harus Dibangun Secara Kompetitif

Mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menegaskan bahwa siapapun pemimpin Indonesia ke depan, maka dia harus mampu menjalankan program transfer teknologi tersebut.

"Jadi siapa pun yang memimpin negeri ini program ini harus bisa dijalankan," kata dia.