Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan di Pulau Rempang.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, menanggapi bentrokan yang terjadi antara warga di Pulau Rempang dan pihak keamanan beberapa waktu lalu.
"Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut," kata Saleh kepada wartawan Jumat (15/9/2023).
Pemerintah seharusnya bisa menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana.
Baca juga: Komisi VI DPR Yakin Menteri Bahlil Mampu Jalankan Tugas Presiden Tangani Konflik di Pulau Rempang
Seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat.
Dalam penanganan kasus Rempang ini, kata Saleh, pemerintah harus mengutamakan perlindungan warga negara. Bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari.
Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani.
Baca juga: Buntut Kericuhan di BP Batam, Polri Tambah Pasukan 4 SSK ke Pulau Rempang
"Rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat," ucapn Ketua DPP PAN itu.
"Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri," imbuhnya.
Saleh menambahkan, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat.
Pemerintah juga harus menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk.
"Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut," ujarnya.
Lagi pula, lanjut Saleh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar dilakukan sosialisasi intensif dan humanis.
"Agar dialog, komunikasi, dan sosialisasi bisa dimulai dengan baik, pihak kepolisian diminta untuk melepaskan beberapa orang warga yang sempat ditahan," kata Saleh.
"Kami yakin bahwa masyarakat akan memberikan apresiasi yang cukup tinggi jika mereka dilepaskan. Malah akan sangat baik jika mereka juga dilibatkan dalam dialog dan sosialisasi yang akan dilaksanakan," pungkasnya.