Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini syarat daftar CPNS Mahkamah Agung (MA) RI 2023.
Mahkamah Agung membuka lowongan CPNS sebanyak 1.669 formasi dengan dua posisi, yakni Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Klerek Analis Perkara Peradilan.
Untuk posisi Ahli Pertama Pranata Peradilan dibutuhkan 25 formasi, sedangkan untuk Klerek Analis Perkara Peradilan sejumlah 1.644 formasi.
Diketahui, pendaftaran CPNS tahun ini diundur pada Rabu (20/9/2023) besok yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 17 September 2023.
Berikut ini informasi dan syarat seleksi CPNS MA RI 2023 yang tercantum dalam Pengumuman Nomor: 2582/SEK/PENG.KP1.1.6/IX/2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon pegawai Negeru Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.
Baca juga: Cara Daftar CPNS 2023 Melalui Laman sscasn.bkn.go.id, Beserta Jadwal Seleksi Terbaru
Formasi CPNS Mahkamah Agung RI 2023
- Ahli Pertama Pranata Peradilan: 25 formasi
Kualifikasi Pendidikan: S1 Hukum / S1 Ilmu Hukum / S1 Hukum Islam / S1 Syari'ah (Ahwal Syakhsiyah/ Jinayah/ Siyasah Syari’ah/ Muamalah)
- Klerek Analis Perkara Peradilan: 1.644 formasi
Kualifikasi Pendidikan: S1 Hukum / S1 Hukum Bisnis / S1 Hukum Dan Kewarganegaraan / S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik Dan Pemerintahan / S1 Hukum Kebijakan Publik / S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) / S1 Hukum Keperdataan / S1 Hukum Otonomi Daerah / S1 Hukum Pidana Ekonomi / S1 Hukum Syari’ah / S1 Syari’ah / S1 Muamalat Jinayat.
Syarat CPNS Mahkamah Agung RI 2023
- WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- Kondisi sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- Bersedia ditempatkan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia;
- Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obatobatan terlarang atau sejenisnya;
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 skala 4,00;
- Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri wajib mmendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 skala 4,00;
- Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima.
- Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI yang diketik menggunakan Komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan e-meterai
- KTP asli yang diterbitkan Disdukcapil/kecamatan;
- Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format PDF:
a. Bagi pelamar dengan kebutuhan khusus, disabilitas, atau putra/putri wilayah Papua diperlukan ijazah asli sesuai jabatan yang dilamar, Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek atau Kemenag bagi lulusan luar negeri, dan Surat Akreditasi perguran Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat kelulusan.
b. Bagi pelamar n kebutuhan Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian/Cumlaude memerlukan ijazah asli dengan keetrangan dan Surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa dinyatakan lulus Dengan Pujian atau Cumlade.
- Transkip Nilai dengan tertera IPK minimal 2.75 dari skala 4,00;
Baca juga: Syarat CPNS Kejaksaan 2023 Ahli Pertama Jaksa untuk Pelamar Umum dan Khusus
- Surat pernyataan yang diketik, ditandatangani, dan diberi e-materai;
- Pas foto formal berlatar belakang merah;
- Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib menyertakan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan mengeni jenis disabilitasnya, wajib membuat video menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar;
- Bagi putra/putri Papua dan Papua Barat wajib menyertakan:
a. Akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
b. Surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu.
Sebagai informasi, terdapat juga beberapa dokumen lampiran yang dibutuhkan saat melakukan pendaftaran CPNS Mahkamah Agung RI 2023, dan dapat diunduh melalui link ini.
Cara Daftar CPNS Mahkamah Agung RI 2023
Sebelum melakukan pendaftaran CPNS Mahkamah Agung RI 2023, calon peserta diwajibkan untuk membuat akun pada laman SSCASN, berikut caranya:
- Buka laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id/;
- Klik 'SSCASN' pada bagian layar kanan atas;
- Kemudian, klik 'Buat Akun';
- Masukkan NIK, Nomor KK, Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Nomor HP, Email Aktif, serta Kode Captcha, klik 'Lanjutkan';
- Selanjutnya, pilih pertanyaan pengaman dan membuat password untuk akun peserta;
- Unggah pas foto berlatar belakang merah;
- Lakukan verifikasi data yang telah dimasukkan;
- Peserta dapat mengunduh kartu informasi akun ke perangkat;
Baca juga: Syarat CPNS Kejaksaan 2023 Ahli Pertama Jaksa untuk Pelamar Umum dan Khusus
- Login ke akun yang telah didaftarkan;
- Unggah swafoto dengan memegang kartu informasi dan KTP.
- Setelah itu memilih instansi 'Mahkamah Agung RI 2023';
- Pilih juga mengenai jenis penetapan kebutuhan serta jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan daftar isian.
Jadwal Terbaru Seleksi CPNS 2023
- Pengumuman Seleksi: 19 September s.d. 3 Oktober 2023
- Pendaftaran Seleksi: 20 September s.d. 9 Oktober 2023
- Seleksi Administrasi: 20 September s.d. 12 Oktober 2023
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 13 s.d. 16 Oktober 2023
- Masa Sanggah: 17 s.d. 19 Oktober 2023
- Jawab Sanggah: 17 s.d. 21 Oktober 2023
- Pengumuman Pasca Sanggah: 20 s.d. 26 Oktober 2023
- Penarikan data final: 27 s.d. 29 Oktober 2023
- Penjadwalan SKD CPNS: 30 Oktober s.d. 2 November 2023
- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS: 3 s.d. 6 November 2023
- Pelaksanaan SKD CPNS : 7 s.d. 16 November 2023
- Pengolahan Nilai SKD CPNS: 14 s.d. 17 November 2023
- Pengumuman Hasil SKD CPNS: 18 s.d. 20 November 2023
- Masa Sanggah: 21 s.d. 23 November 2023
Baca juga: Lowongan CPNS 2023 di Mahkamah Agung RI, Ini Jumlah Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya
- Jawab Sanggah: 21 s.d. 25 November 2023
- Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah: 24 s.d. 28 November 2023
- Pengumuman Pasca Sanggah: 25 s.d. 30 November 2023
- Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT: 1 s.d. 20 Desember 2023
- Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB): 1 s.d. 3 Desember 2023
- Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi: 4 s.d. 6 Desember 2023
- Penarikan data final: 7 s.d. 8 Desember 2023
- Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 9 s.d. 10 Desember 2023
- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT: 11 s.d. 13 Desember 2023
- Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT: 14 s.d. 20 Desember 2023
- Integrasi Nilai SKD dan SKB: 21 Desember 2023 s.d. 2 Januari 2024
- Pengumuman Kelulusan: 3 s.d. 10 Januari 2024
- Masa Sanggah: 11 s.d. 13 Januari 2024
- Jawab Sanggah: 11 s.d. 17 Januari 2024
- Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah: 13 s.d. 18 Januari 2024
- Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah: 14 s.d. 20 Januari 2024
- Pengisian DRH NIP CPNS: 21 Januari s.d. 19 Februari 2024
- Usul Penetapan NIP CPNS: 20 Februari s.d. 20 Maret 2024
(Tribunnews.com/Pondra)