Laporan Nico Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)  yang digelar selama 3 hari telah usai. 

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Y. Ambeg Paramarta mengungkapkan monitoring dan evaluasi merupakan hal yang pasti dilakukan suatu Organisasi dalam pelaksanaan keorganisasiannya.

“Kita telah menyelesaikan kegiatan Rakornis selama tiga hari, dan selama tiga hari ini kami telah mendapatkan masukan untuk perbaikan dan pengembangan dari tujuh kegiatan BSK Kumham di kantor wilayah," ujar Ambeg Paramarta dalam keterangannya, Jumat (22/9/2023).

Baca juga: Bahas Sejumlah Isu Strategis, Kemenhub Gelar Rakornis Bidang Perkapalan dan Kepelautan

Dengan mengusung tema bertema Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan masukan yang diterima dari berbagai kalangan, Ambeg Paramarta mengungkapkan kesimpulan dari rapat tersebut akan dibawa dalam tindaklanjut pelaksanaan kegiatan BSK Kumham di kantor wilayah.

"Harapannya dengan semua masukan dan informasi yang didapat dan yan telah dibacakan, nanti akan kami diskusikan lagi di Jakarta untuk rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan BSK Kumham di Kantor Wilayah pada Tahun Anggaran 2024,” ucapnya. 

Pada kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada sejumlah kantor wilayah yang menunjukkan hasil kerja yang terbaik pada 7 kegiatan yang dilaksanakan dengan kategori Penyusun Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Terbaik I; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai Terbaik II; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai Terbaik III.

Penyusun Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Januari – Juli 2023 kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung sebagai Terbaik I; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Terbaik II; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Bengkulu sebagai Terbaik III.

Kategori Penyusun Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah Periode Januari – Juli 2023 kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Terbaik I; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai Terbaik II; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur sebagai Terbaik III. 

Kategori Penyelenggara Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Opini Kebijakan) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai Terbaik I; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai Terbaik II; dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagai Terbaik III.