Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidikan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) serta produk turunannya termasuk minyak goreng digugat lewat praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Praperadilan itu telah teregister dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.
"Tanggal Pendaftaran: Kamis, 14 Sep. 2023. Klasifikasi Perkara: Sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Nomor Perkara: 105/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL," dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/9/2023).
Pihak pemohon dalam praperadilan ini ialah Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).
Adapun pihak termohon ialah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.
Kemudian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi turut termohon dalam praperadilan minyak goreng ini.
Baca juga: Berkaca dari Kasus Minyak Goreng, Ombudsman Ingatkan Pemerintah Serius Tangani Kenaikan Harga Beras
"Melawan: Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Pemerintah Negara RI cq. Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Termohon dan Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Pemerintah Negara RI cq. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Turut Termohon," sebagaimana tertera dalam dokumen permohonan praperadilan perkara korupsi minyak goreng ini.
Dalam praperadilan ini, pihak pemohon menilai bahwa Kejaksaan Agung cenderung tebang pilih dalam melakukan penyidikan.
Sebab berdasarkan temuan hasil rapat pada 16 Maret 2022, ditemukan adanya kebijakan untuk menghapus harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah dan ketentuan domestic market obligation (DMO).
Baca juga: Kejar Pemberkasan Kejaksaan Bakal Abaikan Pemeriksaan Eks Mendag M Lutfi Terkait Kasus Minyak Goreng
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Airlangga Hartarto.
Padahal, telah ada arahan dari Presiden RI untuk menaikkan persentase DMO bagi perusahaan produsen CPO dan produk turunannya.
"Hal mana justru bertentangan dengan perintah presiden yang menaikkan DMO dari 20 persen menjadi 30%, yang menguntungkan korporasi," kata pemohon dalam permohonan praperadilannya.
Perbuatan itu dinilai telah merugikan negara, yang mana saat itu sedang menghadapi kondisi kelangkaan minyak goreng.
Untuk itu, sang Ketua Komite Pengarah BPDPKS yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dianggap mesti bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut.
Dalam petitum permohonan praperadilan ini, Kejaksaan Agung sebagai pihak termohon diminta untuk tidak tebang pilih dalam mengusut perkara minyak goreng.
Sementara KPK sebaai turut termohon diminta untuk mengambil alih perkara jika Kejaksaan Agung tak sanggup untuk menangani tanpa tebang pilih.
"Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus: Memerintahkan kepada Turut Termohon untuk mengambil alih penanganan dan penyidikan atas perkara aquo dari Termohon."