Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menyebutkan konflik pembebasan lahan proyek Rempang Eco-City harus diselesaikan dengan cermat dan tidak tergesa-gesa.
“Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus Rempang harus mencari solusi dengan prinsip kehati-hatian dan lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Rempang,” kata Ketua DPP GAMKI Bidang Kemaritiman dan Investasi, Prima Surbakti kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Menurut Prima, diduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan konflik Rempang untuk menebarkan ketakutan kepada para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.
"Ada saja pihak dari negara-negara lain yang memanfaatkan kasus Rempang ini untuk mempengaruhi para investor seakan-akan proses investasi di Indonesia tidak kredibel, sulit, dan banyak tantangan. Agar tidak kembali terulang, pemerintah harus lebih cermat dan prosedural dalam melakukan proses investasi," tutur Prima.
Prima juga meminta setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus memperhatikan keberadaan dan aspirasi dari masyarakat lokal, sehingga tidak terjadi konflik di antara potensi investasi dengan masyarakat setempat.
Baca juga: Komnas HAM: 6 Hak Asasi Manusia Diduga Dilanggar Dalam Konflik di Pulau Rempang
“Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Investasi harus menyelesaikan persoalan Rempang dengan komprehensif, jangan sampai ada masalah yang tersisa. Harus benar-benar tuntas sehingga tidak terjadi lagi gejolak di tengah warga lokal,” tambah Prima.
Prima menyampaikan, selama ini Presiden Joko Widodo melakukan kebijakan dengan analisis yang komprehensif, sehingga pihaknya berharap hal yang sama juga dilakukan oleh jajaran kementerian dan pemerintah daerah.
"Kita bisa melihat peristiwa sebelumnya, karena terburu-buru, terjadi konflik dan semua pihak dirugikan. Kepolisian dan TNI yang bertugas menjaga keamanan, terpaksa harus berhadapan dengan masyarakat. GAMKI tidak mau peristiwa ini terulang kembali,” ujarnya.
Baca juga: Komnas HAM Agendakan Rapat dengan Menteri Investasi Hingga Kapolri Soal Konflik Pulau Rempang
Lebih lanjut, Prima mengatakan tugas Pemerintah mewujudkan iklim investasi yang berkualitas dan tidak berorientasi untuk mengejar target realisasi investasi tahunan saja, melainkan harus juga mengutamakan peran serta dan partisipasi dari masyarakat, terkhusus warga setempat.
"Investasi harus mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat, saling menguntungkan, melibatkan masyarakat, dan menggunakan konten lokal,” kata Prima Surbakti.
GAMKI juga meminta PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pihak swasta yang berhak untuk mengelola kawasan Rempang untuk berperan aktif dan tidak membebankan penyelesaian kasus ini kepada pemerintah.
“Sebagai pihak yang mendapatkan manfaat dari investasi, PT MEG harus juga pro aktif menyelesaikan kasus Rempang ini. Jangan terkesan lepas tangan dan membiarkan pemerintah menyelesaikan sendiri,” ucapnya.
“Namun kami yakin dan percaya, kepemimpinan Presiden Jokowi memberikan rasa trust tidak hanya kepada masyarakat, juga para investor. Kepercayaan publik kepada figur Pak Jokowi ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam proses investasi di Rempang,” ujarnya.