Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah ekonom dan praktisi bisnis berkumpul dan berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sambil menikmati bakso, aneka kuliner dan teh poci, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Rabu (27/9/2023).

Para ekonom dan praktisi bisnis tersebut terdiri dari Rhenald Kasali, Prasetyantoko, Anton Hendranata, Chandra Fajri, Halim Alamsyah dan lainnya.

Baca juga: Adu Riwayat Pendidikan Mahfud MD dan Sandiaga Uno, Disebut PPP Kandidat Kuat Bacawapres Ganjar

Mereka memberikan masukan kepada Mahfud terkait berbagai langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dan dampaknya terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Mengawali obrolan, Mahfud bertanya kepada pada tamunya terkait peran hukum dan politik yang diperlukan dalam proses pembangunan untuk membangun iklim yang nyaman bagi investasi.

"Peran hukum dan politik seperti apa yang diperlukan oleh suatu proses pembangunan dan iklim yang nyaman bagi investasi sehingga hukum itu bukan menghambat, tapi justru memberi jalan terhadap upaya investasi yang bagus dan pembangunan ekonomi yang positif?” tanya Mahfud dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (28/9/2023).

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan MK Tak Punya Wewenang Ubah Batas Usia Capres Cawapres

Satu per satu, mereka menyampaikan pandangannya tentang persoalan ekonomi dan bisnis yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah hukum, keamanan, dan politik.

Para pengamat dan pelaku ekokomi bisnis yang hadir tersebut pada umumnya mendukung langkah-langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum dan penerapan aturan yang konsisten, serta mampu memberi kepastian bagi dunia bisnis dan investasi. 

Mereka menampik bila penegakan hukum yang tegas dikhawatirkan akan mengakibatkan calon investor takut untuk berinvestasi. 

"Saya pikir tidak usah ragu untuk bersikap tegas Pak, yang penting konsisten dalam menegakkan hukum. Kata kuncinya adalah konsistensi, saya kira akan menyebabkan iklim investasi dan perekonomian kita akan menjadi lebih baik," kata Direktur BRI Research Institute Anton Hendranata.

Hal senada disampaikan Chief Economist BCA David E Sumual yang menyatakan kepastian hukum dan aturan yang tegas justru menjadi necessary condition dalam ekonomi.

"Sebelum investor masuk, mereka akan melihat regulasinya seperti apa, berapa proyek yang akan terlibat, mereka akan lakukan legal assesment. Justru itu yang nomor satu pak Menko, meski di atasnya ada lagi yang namanya political stability," kata David.

Baca juga: Ini Keunggulan Mahfud MD dan Khofifah Hingga Disebut Kandidat Kuat Cawapres Ganjar Pranowo

Selain persoalan ekonomi yang terkait dengan hukum, politik, dan keamanan yang menjadi kewenangan Menko Polhukam, mereka juga menyinggung berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah.

Kebijakan tersebut di antaranya terkait social commerce, thrifting, kebocoran anggaran, hingga soal el nino yang akan berdampak bagi petani dan produksi pangan nasional. 

Terkait dengan kebijakan terbaru mengenai social commmerce yang kini menjadi perbincangan publik, pakar manajemen Rhenald Kasali mengatakan bahwa suatu kebijakan tidak bisa diambil satu kali kemudian setelahnya dianggap benar selamanya. 

"Pemerintah juga harus dengarkan dan mengkoreksi berbagai kebijakan yang dilakukan," kata dia.