TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) optimistis terus berupaya menurunkan stunting agar bisa mencapai target 14 persen pada 2024.

“Saya optimistis prevalensi stunting kita bisa mencapai 14 persen di tahun 2024," kata Dokter Hasto pada Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan di Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

"Untuk akhir tahun 2023 ini target prevalensi stunting, harapannya itu mencapai 17,8 perseb. Prevalensi stunting hari ini angkanya di 21,6," tambah Dokter Hasto.

Menurut Dokter Hasto, optimisme ini berangkat dari data stunting yang terus menurun sejak 2013 hingga 2023. Berdasarkan data Riskesdas dari tahun 2013-2018 rata-rata penurunan stunting sebesar 1,3 per tahun per tahun. 

Baca juga: Kepala BKKBN: Stunting Bisa Dicegah dengan Produk Pangan Lokal

Data SSGBI, prevalensi stunting 2019 juga mengalami penurunan sebesar 1,3 persen. Sedangkan, menurut SSGI, tahun 2021-2022 penurunan prevalensi stunting menurun hingga 2,8.persen per tahun. 

Maka itu untuk mencapai target 14.persen tersebut dibutuhkan penurunan sebesar 3,8 persen per tahun. Dokter Hasto mengatakan hal tersebut tidak mustahil.

"Dua tahun terakhir di masa pandemi tahun 2020-2021 prevalensi stunting kita turun 1,65 persen dan 2021-2022 turun 2,8 persen. Padahal waktu itu Perpres 72 Tahun 2021 belum dilaksanakan dengan baik dan konsekuen, belum disempurnakan dengan RAN Pasti (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting), pilar-pilar dan lain sebagainya, itu belum sempurna," ujar Dokter Hasto.

Sedangkan pada 2023 ini, Dokter Hasto mengatakan pergerakannya dinilai massive dengan komitmen yang digerakan Wakil Presiden, Menko PMK  dengan mengadakan roadshow yang luar biasa dan lain sebagainya.

Baca juga: BKKBN Integrasikan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB

Lebih jauh, Dokter Hasto mengatakan untuk mencapai target tersebut dibutuhkan fokus konvergensi dengan dana desa sebesar 10 persen, dana kelurahan, PKH untuk pembelian program makanan tambahan lokal, dukungan lintas sektor untuk penguatan pengisian Elsimil dan Siga/Pendataan Keluarga juga penambahan Provinsi Prioritas menjadi 17 Provinsi.

Oleh karena itu, Dokter Hasto menjelaskan beberapa provinsi masih terdapat masalah, meski angka secara nasional turun tetapi beberapa provinsi memiliki kenaikan seperti di NTT, Kalimantan Timur, Papua,

"Provinsi-provinsi ini digenjot betul percepatan penurunan stunting dan dijadikan provinsi prioritas," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, DR. Ir. Suprayoga Hadi, MSP mengatakan bahwa ada penambahan prioritas provinsi dalam.upaya percepatan penurunan stunting.

“Tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tinggi seperti Aceh, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, ditambah lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, Banten dan Sumatera Utara, dan total menjadi 12 provinsi.

"Nanti direncanakan akan tambah ada empat usulan dari Kemenko PMK, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan satu lagi Sulawesi Selatan sebagai provinsi luar Jawa terbesar setelah Sumatera Utara. Jadi pasien akan bertambah bukan 12, mungkin sekitar 17. Nantinya, akan dilaporkan tim pelaksana kepada pengarah besok di Rakornas yang akan dihadiri Bapak Wakil Presiden," tutup Suprayoga Hadi.

Baca juga: BKKBN Gencar Kampanyekan Produk Makanan Lokal Atasi Stunting