Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angka bicara soal keluhan dari Malaysia yang mengeklaim wilayahnya tertutup kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.
Jokowi memastikan hal tersebut tengah ditangani.
"Yang terpenting saya sudah perintah kepada Panglima TNI dan Kapolri serta Pemda untuk bisa menangani sekecil apapun titik api harus ditangani agar tidak membesar," kata Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).
Baca juga: Malaysia Surati Indonesia Soal Karhutla, KLHK Nyatakan Tak Ada Asap yang Lintasi Batas Negara
Jokowi melanjutkan, panas terik matahari saat ini melebihi yang biasanya terjadi sehingga mengakibatkan kemarau panjang.
Namun, Jokowi menjelaskan, karhutla juga melanda wilayah lain.
"Tidak hanya di Indonesia kebakaran hutan terjadi, di Amerika Serikat, di Kanada, dan kita di sini bisa mengendalikan dengan baik, coba bandingkan dengan 2015 masih lebih jauh sekali tetapi memang dampak kebakaran itu mengeluarkan asap, dan asapnya kalau kena angin bisa ke mana-mana," pungkas dia.
Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan hingga hari ini, 7 Oktober 2023, tak ada asap kebakaran lahan di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang melintasi batas negara terdekat seperti Malaysia.
Hal ini merujuk data pemantauan dari ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) yang berlokasi di Singapura, serta data milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dewanti mengatakan pihaknya secara khusus memantau terjadinya kebakaran hutan pada minggu ke-4 bulan September 2023 yakni pada tanggal 26-28 hingga 7 Oktober. Hasil pemantauan dari data ASMC dan BMKG, menyatakan tak terdeteksi terjadinya asap lintas batas.
"Kita memantau khususnya sejak terjadinya kebakaran hutan yang cukup banyak pada minggu ke-4 bulan September kemarin, jadi 26-28 hingga hari ini, 7 Oktober tadi pagi jam 7, itu tidak terdeteksi adanya asap lintas batas," kata Laksmi dalam konferensi pers di Arborea Cafe Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).
KLHK mengatakan memang ada konsentrasi asap pekat pada lokasi terjadinya kebakaran hutan di daerah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Namun meski ada potensi asap lintas batas, tapi berdasarkan data, asap tersebut terpantau hanya berada di wilayah Indonesia.
Pasalnya lanjut Laksmi, jika terjadi asap lintas batas, maka satelit Himawari milik BMKG dan ASMC akan memberikan alert atau peringatan untuk menginformasikan kejadian tersebut.
"Ada potensi tapi memang berdasarkan data belum ada, karena itu pasti akan ada alert atau ada indikasi. Itu akan diinformasikan baik dengan Himawari maupun ASMC kapan asap lintas batas itu terjadi," ungkapnya.
"Jadi untuk menjaga konsistensi kita juga menggunakan sumber data yang sama untuk menyamakan bahwa sampai dengan tadi kita belum ada kejadian asap lintas batas," lanjut Laksmi.
Sebelumnya otoritas Malaysia mengirimkan surat ke Indonesia terkait asap kebakaran hutan Indonesia yang melintas di negaranya. Surat itu ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar.
Dalam surat itu Malaysia keberatan bahwa asap kebakaran hutan di Indonesia telah sampai di Malaysia. Kondisi ini disebut menimbulkan polusi udara di negeri Jiran.
Karena itu, Malaysia meminta Indonesia menangani secara serius kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, Malaysia menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan, jika Indonesia membutuhkan.
"Benar. Pemerintah Malaysia sudah berkirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia," kata Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, Jumat (6/10/2023).