TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan perlu gerak bersama dan political will pemerintah serta partisipasi masyarakat untuk membenahi tata kelola museum yang memprihatinkan saat ini.

"Terbengkalainya museum kita saat ini, karena museum dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Persepsi ini merupakan tantangan kita semua," kata Lestari Moerdijat saat diskusi daring menyambut Hari Museum Nasional 'Tantangan Kebijakan dan Tata Kelola Museum di Indonesia' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/10/2023).

Lestari menegaskan, pemahaman sejarah adalah bagian penting dalam proses merawat nilai-nilai kebangsaan yang tidak boleh dilepaskan dari hajat hidup orang banyak di negeri ini.

Baca juga: Pimpinan MPR Minta Kebijakan Pemanfaatan Kendaraan Listrik Harus Dikaji secara Komprehensif

Keberadaan museum yang baik, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan bagian dari proses pemaham sejarah yang sangat penting bagi penanaman nilai-nilai kebangsaan setiap warga negara.

Diakui Rerie, carut marutnya tata kelola museum di Indonesia dewasa ini memerlukan kepedulian dan gerak bersama untuk memperbaikinya.

Ia juga mendorong peningkatan kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam proses perbaikan tata kelola museum menjadi lebih baik.

Ia juga berharap segera tumbuh gerakan bersama yang merupakan kolaborasi antara kepedulian yang kuat dari masyarakat dan political will pemerintah, dalam mewujudkan pengelolaan museum yang mampu meningkatkan penanaman nilai-nilai kebangsaan pada setiap generasi penerus negeri.

Sementara Koordinator Museum dan Cagar Budaya, Kemendikbudristek, St. Prabawa Dwi Putranto mengungkapkan fungsi dari lembaga yang dipimpinnya antara lain meliputi pengelolaan koleksi, pelestarian cagar budaya, dan koleksi benda seni.

Saat ini, ujar Prabawa, pengelolaan Museum dan Cagar Budaya sudah berbentuk badan layanan umum (BLU) untuk meningkatkan kemandirian pengelolaan museum dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, jelas Prabawa, keberadaan BLU juga merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola museum.

Dosen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Daud Aris Tanudirjo mengakui dalam dua dasawarsa terakhir terjadi peningkatan perkembangan yang cukup berarti pada kegiatan permuseuman, sejak diberlakukannya Tahun Kunjungan Museum pada 2010.

Namun, menurut Daud, harus diakui perubahan wajah museum belum dibarengi dengan kebijakan yang memadai.

Permuseuman Indonesia, ujar Daud, kental dengan pengembangan museum secara konvensional, sehingga berpotensi tertinggal dari negara lain.

Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, tegas Daud, seharusnya lebih mendorong untuk memfasilitasi peningkatan pengelolaan museum.

Diakui Daud, saat ini terdapat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan museum antara lain terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan tata kelola museum serta hubungan museum dan masyarakat yang masih rendah.

Baca juga: Pimpinan MPR: Hidupkan Kembali Koperasi Sebagai Bagian dari Pembangunan Ekonomi Nasional

Kebijakan yang ada saat ini, tegas Daud, kurang diarahkan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.