Menurutnya diperlukan TNI yang netral untuk menjaga stabilitas situasi di masa-masa tersebut.

"Karena begini, masih ada Pilkada serentak, dan kalau Undang-Undang Pilkada jadi diresmikan maka Bulan Agustus 2024 sampai November 2024 tidak ada DPRD. Fungsi legislasi daerah dan fungsi eksekutif daerah berpusat di PJ kepala daerah, baik fungsi eksekutif maupun legislatif. Wah itu saya khawatir, makanya kita perlu TNI yang netral," kata Farhan.

"Dan itu berlangsungnya lama. Sampai DPRD dilantik itu November 2024. Dan kepala daerah baru dilantik Januari 2025. Jadi TNI kalau tidak netral dan tidak jaga stabilitas, bisa ambyar ini negara. Itu perhitungannya sampai sedetail itu kita," sambung dia.

Farhan mengatakan dalam fit and proper test calon Panglima TNI nanti hal yang paling penting untuk digali adalah terkait pengamanan pemilu ya.

Hal tersebut, kata Farhan, mengingat di antaranya TNI harus bisa memastikan distribusi logistik dan pengamaman pengembalian kotak suara ke tempat perhitungan-perhitungan suara.

"Kalau netralitas saya secara pribadi sudah tidak meragukan sama sekali ya. Karena TNI justru kalau enggak netral akan rugi," kata Farhan.

Farhan mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto diperkirakan akan digelar pada tanggal 10 sampai 15 November 2023.

Komisi I DPR, kata dia, juga belum mengirim undangan secara resmi kepada Jenderal Agus.

"Belum (kirim undangan), belum resmi. Masih menunggu. Perkiraan tanggal 10 sampai 15 (November)," kata Farhan.