Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus Calon Panglima TNI Jendera Agus Subiyanto mengatakan akan menyampaikan strateginya untuk menangani persoalan di Papua saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.

Agus mengatakan persoalan di Papua sampai saat ini belum selesai sehingga menurutnya memerlukan terobosan dalam konsep operasi.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Silang Monas Jakarta pada Rabu (8/11/2023).

"Ya akan saya sampaikan, karena papua sudah 62 tahun kan kita, belum selesai-selesai berarti harus ada konsep operasi yang out of the box ya," kata Agus.

Agus mengaku lebih cenderung mengedepankan pendekatan halus atau soft approach.

Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pendekatan lain di sana.

"Sehingga, saya sih lebih mengedepankan soft approach, walaupun hard approach nya tetap. Cuma lebih mengedepankan soft, karena kita harus ngerti di sana kearifan lokal di sana seperti apa Papua itu," kata dia.

Masyarakat Papua menurutnya secara individu baik apabila diperlakukan dengan baik.

Semua masyarakat di daerah, jata dia, juga memiliki kearifan lokal fan adat istiadat yang harus dipahami.

"Karena dia terdiri dari beberapa suku, bagaimana antar suku ini, kesukaanya apa. Misalnya dia lebih suka perang suku atau dan sebagainya. Sehingga kita penegakannya lebih soft approach pendekatannya," kata Agus.

Digelar Pekan Depan

Komisi I DPR RI masih menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Bamus rencananya akan digelar dalam Minggu ini.

"Kalau Bamus belum. Tapi Bamus minggu ini. Jadi kalau enggak hari ini besok atau lusa, pokoknya minggu ini," kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Menurut Meutya, Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan terhadap calon panglima TNI pada awal pekan depan setelah Bamus.

"Awal pekan depan kita langsung fit and proper," ujarnya.

Dia menuturkan pihaknya sudah mengenal Agus sudah lama dan memiliki rekam jejak yang bagus.

"Jadi rata-rata kalau track record, kemampuan, kompetisi itu udah selesai lah karena sudah ditunjukkan dari posisi jabatan beliau yang sudah beliau jalankan," ucap Meutya.

Meutya berharap Agus bisa memastikan netralitas TNI pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Tinggal nanti ke depan bagaimana ini menjadi Pemilu, netralitas Pemilu seperti apa, profesionalisme TNI seperti apa," ungkapnya.

Selain itu, dia mendorong pentingnya modernisasi alutsista TNI dan sumber daya prajurit agar lebih profesional.

Adapun Agus dilakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono, yang pensiun pada akhir November 2023.

Materi Fit And Proper Test Berbeda

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan materi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan berbeda dengan dua Panglima TNI sebelumnya yakni Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Andika Perkasa.

Farhan mengatakan perbedaan tersebut di antaranya terletak pada situasi Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikannya usai sidang senat terbuka pengukuhan Jenderal TNI Prof Dr Dudung Abdurachman sebagai Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) di Balai Kartini Jakarta pada Selasa (7/11/2023).

"Agak berbeda ya. Kan kalau untuk Pak Andika dan Pak Yudo, kan kita lebih masalah pengamanan teritorial. Kalau ini betul-betul fokusnya pengamanan pada persiapan Pemilu. Penting banget soalnya," kata Farhan.

Ia juga menyoroti tahapan Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada serentak pada 2024 mendatang.

Menurutnya diperlukan TNI yang netral untuk menjaga stabilitas situasi di masa-masa tersebut.

"Karena begini, masih ada Pilkada serentak, dan kalau Undang-Undang Pilkada jadi diresmikan maka Bulan Agustus 2024 sampai November 2024 tidak ada DPRD. Fungsi legislasi daerah dan fungsi eksekutif daerah berpusat di PJ kepala daerah, baik fungsi eksekutif maupun legislatif. Wah itu saya khawatir, makanya kita perlu TNI yang netral," kata Farhan.

"Dan itu berlangsungnya lama. Sampai DPRD dilantik itu November 2024. Dan kepala daerah baru dilantik Januari 2025. Jadi TNI kalau tidak netral dan tidak jaga stabilitas, bisa ambyar ini negara. Itu perhitungannya sampai sedetail itu kita," sambung dia.

Farhan mengatakan dalam fit and proper test calon Panglima TNI nanti hal yang paling penting untuk digali adalah terkait pengamanan pemilu ya.

Hal tersebut, kata Farhan, mengingat di antaranya TNI harus bisa memastikan distribusi logistik dan pengamaman pengembalian kotak suara ke tempat perhitungan-perhitungan suara.

"Kalau netralitas saya secara pribadi sudah tidak meragukan sama sekali ya. Karena TNI justru kalau enggak netral akan rugi," kata Farhan.

Farhan mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto diperkirakan akan digelar pada tanggal 10 sampai 15 November 2023.

Komisi I DPR, kata dia, juga belum mengirim undangan secara resmi kepada Jenderal Agus.

"Belum (kirim undangan), belum resmi. Masih menunggu. Perkiraan tanggal 10 sampai 15 (November)," kata Farhan.