News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Soal Latihan

Contoh Soal SKB CPNS Kejaksaan 2023, Lengkap dengan Jawaban

Penulis: Enggar Kusuma Wardani
Editor: Nanda Lusiana Saputri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi ujian - Contoh soal SKB CPNS Kejaksaan 2023, dilengkapi dengan kunci jawaban. Dapat dijadikan latihan sebelum menghadapi SKB.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kejaksaan 2023.

Sesuai jadwal yang ditentukan, SKB CPNS 2023 akan dilaksanakan mulai 3 hingga 22 Desember 2023.

SKB CPNS Kejaksaan tersebut diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sebagai bahan persiapan, peserta dapat menggunakan contoh soal SKB CPNS Kejaksaan 2023 ini untuk latihan sebelum mengikuti ujian tersebut.

Contoh soal SKB CPNS Kejaksaan 2023 dalam artikel ini dilengkapi dengan kunci jawaban.

Untuk lebih lengkapnya, Tribunnews.com telah merangkum sejumlah contoh soal SKB CPNS Kejaksaan 2023 berikut ini:

Baca juga: Jadwal SKB CPNS 2023: Ada SKB dengan CAT dan SKB Non-CAT

Contoh Soal SKB CPNS Kejaksaan

1. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara...

A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Usaha Negara
D. Hukum Khusus
E. Hukum Militer

Jawaban: A

2. Hari anti korupsi wajib diperingati oleh seluruh ASN di lingkungan kejaksaan, baik kantor kejaksaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Peringatan tersebut jatuh pada tanggal

A. 11 November
B. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 23 Desember

Jawaban: C

3. Berapa usia maksimal seorang calon jaksa agar dapat diangkat sebagai jaksa sesuai ketentuan yang berlaku

A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 40 tahun
D. 41 tahun
E. 45 tahun

Jawaban: B

4. Berapa lama rentang waktu pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban setelah sebuah permohonan hukum telah dinyatakan lengkap?

A. 3 hari kerja
B. 5 hari kerja
C. 7 hari kerja
D. 14 hari kerja
E. 30 hari kerja

Jawaban: A

5. Berikut ini merupakan pembagian Ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, Kecuali

A. Ankum
B. Ankum Berwenang Penuh
C. Ankum Atasan
D. Ankum dari Ankum Atasan
E. Ankum Tertinggi

Jawaban: B

6. Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2011 mengatur tentang ...

A. Sistem Praperadilan
B. Hukum Militer
C. Badan Hukum
D. Bantuan Hukum
E. Tindak Pidana Khusus

Jawaban: D

Baca juga: Tahapan setelah SKD CPNS 2023: Masa Sanggah hingga SKB

7. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan berikut, kecuali ...

A. Bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
B. Terus menerus melalaikan kewajiban
C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas
D. Melanggar sumpah atau janji jabatan
E. Melakukan perbuatan tercela

Jawaban: C

8. Pertimbangan teknis hukum dapat diajukan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara ...

A. Pidana
B. Tata usaha negara
C. Perdata
D. Hukum khusus
E. Hukum militer

Jawaban: A

9. Penetapan Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan dilakukan oleh ...

A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri
E. Jaksa Agung

Jawaban: C

10. Di bawah ini adalah pembagian ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali ...

A. Ankum
B. Ankum berwenang penuh
C. Ankum atasan
D. Ankum dari ankum atasan
E. Ankum tertinggi

Jawaban: B

11. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Undang-Undang nomor ...

A. 18 Tahun 2002
B. 16 Tahun 2004
C. 22 Tahun 2004
D. 16 Tahun 2006
E. 18 tahun 2006

Jawaban: B

Baca juga: Syarat Lulus SKD CPNS 2023, Tak Hanya Lampaui Passing Grade

12. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkunangna Kejaksaan Republik Indonesia meliputi berikut ini, kecuali ...

A. Pengamanan kantor
B. Pengamanan kediaman
C. Pengaman komunikasi
D. Pengamanan fisik
E. Pengamanan mental

Jawaban: E

13. Apa arti warna kuning pada logo kejaksaan?

A. Luhur
B. Tekun
C. Bijaksana
D. Adil
E. Berani

Jawaban: A

14. Jaksa Agung dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya ... orang staf ahli.

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8

Jawaban: D

15. Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku padakejaksaan Republik Indonesia berikut yang berdasarkan besaran hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang adalah ...

A. Uang temuan
B. Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi
C. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara
D. Uang rampasan negara
E. Pembayaran denda tindak pidana

Jawaban: B

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini