TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Kaum Muda untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim menggelar focus group discussion (FGD) terbatas di Jakarta Selatan, Jumat 17 November 2023.

M. Andrean Saefudin selaku Ketua Umum PP Sarekat Demokrasi Indonesia sekaligus perwakilan Koalisi Kaum Muda untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim, menyampaikan bahwa agenda focus group discussion (FGD) ini dalam rangka merespons beberapa isu strategis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan kekhawatiran kaum muda terhadap masa depan demokrasi kita. 

“Kami dari Koalisi Kaum Muda untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim melakukan deklarasi dan focus group discussion (FGD) menyikapi tiga isu yang pertama, soal demokrasi, perubahan iklim dan keterwakilan perempuan," tutur Andrean.

Baca juga:  Saatnya Kaum Muda Investasi Cerdas Melalui Layanan Perangkat Pintar  

Pihaknya berpandangan tiga hal tersebut sangat urgent untuk didiskusikan secara serius.

"Ini menggingat komitmen terhadap masa depan demokrasi dan juga perubahan iklim sangat penting dan perlu disuarkan utamanya kaum muda yang hari ini menjadi penentu dan mendominasi pada Pemilu 2024 tetapi masih minim diberikan ruang dan diberdayakan secara bermakna oleh mereka para pasangan capres-cawapres," tutur M. Andrean Saefudin. 

Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh kaum muda (millennial dan GenZ) ini berlangsung secara santai dan inklusif utamanya menyikapi demokrasi belakangan ini. 

Baca juga: Lewat Manifesto Anak Muda Indonesia, Eksponen Cipayung Plus Nasional Beri Mandat ke Anies Baswedan

“Belum lagi akhir-akhir ini kita disuguhkan narasi dan tradisi baru yang kurang sehat, yang mana kita melihat adanya laporan-laporan polisi kepada filsuf, profesional, aktivis dan bahkan eks jurnalis," ujarnya.

Seperti misalnya Rocky Gerung dan Aiman yang dipolisikan karena bersuara kritis.

Menurut dia ini sangat tidak sehat dialam demokrasi kita akhir-akhir ini.

"Ini nyata sebagaimana dan memperburuk keadaan," katanya.

Dikatakan saat ini Indonesia mengalami kemunduran dalam demokrasi berdasarkan riset yang dikeluarkan Economist intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia meraih skor 6,71 pada tahun 2022. 

Selaras dengan data tersebut, komitmen capres-cawapres juga cukum minim terhadap perubahan iklim belum lagi komitmen partai politik yang ada tidak mendorong wakil-wakilnya baik disenayan maupun di pemerintahan untuk menjadikan keadilan iklim sebagai isu utama menjelang Pemilihan Umum 2024. 

“Tentu kami kaum muda khawatir terhadap keadaan-keadaan tersebut sehingga kami meyatakan dalam kesempatan ini akan berpartisifasi secara bermakan dengan memilih pasangan capres-cawapres yang memilik komitmen terhadap masa depan demokrasi dan perubahan iklim," katanya.

Ditegaskan sebab ini penting untuk keberlangsungan dan masa depan kita kaum muda yang memandang isu krisis iklim ini sebagi hal yang sangat penting.