Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laksamana Yudo Margono menyerahkan Panji TNI Tri Dharma Eka Karma kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Rabu (22/11/2023).

Dengan demikian, Agus telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Yudo yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Selanjutnya, keduanya menandatangani naskah serah terima jabatan.

Baca juga: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan Gunakan Smart Power dalam Upaya Pembebasan Pilot Susi Air

 
Dalam upacara Sertijab, Pasukan Upacara terdiri dari enam SSK (Satuan Setingkat Kompi) yaitu SSK I Pasukan Polisi Militer TNI, SSK II Koopsus TNI, SSK III Pasukan TNI AD, SSK IV Pasukan TNI AL, SSK V Pasukan TNI AU, dan SSK VI Pasukan PNS.

Selain itu, juga dari Kartika Symphony Orchestra Ditajenad. 

Komandan Upacara yang bertugas adalah Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan (Lulusan AAL 1999) yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI AL Palembang.

Sedangkan Perwira upacara yang bertugas yakni Kolonel Kavaleri Jeffri Pramono (Lulusan Akademi Militer, Tahun 2000) yang sehari-hari menjabat Asisten Operasi Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.
 
Sejumlah Alutsista TNI juga dipamerkan sebagai latar upacara di antaranya Meriam Howitzer TNI AL, Panser V 150 TNI AD, Anoa PMPP, Mistral TNI AD, APC Turangga TNI AU, dan Oerlikon Skyshield.

Kegiatan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara di antara yang tampak yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Tampak hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (KSAL) Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak.

Selain itu, tampak hadir juga sejumlah mantan Panglima TNI dari masa ke masa antara lain Wakil Presiden Ke-6 RI Jenderal (Purn) Try Soetrisno, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.

Baca juga: BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Resmi Lantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI

Pada hari yang sama, dilaksanakan juga Sertijab Ketum Dharma Pertiwi dan IKKT PWA dari Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono kepada Evi Sophia Indra Agus Subiyanto.

Acara dilanjutkan Acara Pisah Sambut dan Acara Tradisi.

Dilantik Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (22/11/2023). 

Agus menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Agus dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI. 

Pembacaan Keppres dilakukan Sekretaris Militer Presiden Laksdya TNI Hersan.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Agus sebagai Panglima TNI.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit," sambung dia. 

Agus kemudian menandatangani berita acara pengangkatan sumpah jabatan. 

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut yakni Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAU Marsekal Fadjar Prasetio, dan KSAL Muhammad Ali.

Hadir pula Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Tantangan Tahun Politik Tidak Mudah, Anggota DPR Harap Panglima TNI Mampu Atasi Tekanan

Disahkan DPR

Hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (21/11/2023).

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tak terlihat hadir di Rapat Paripurna hari ini.

Menurut catatan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rapat Paripurna dihadiri oleh 125 orang dari total 575 anggota DPR RI.

Pengesahan diawali laporan hasil fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

"Memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Aubiyanto sebagai Panglima TNI," kata Meutya.

Fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto digelar pada 13 November 2023 lalu.

Selain memberi persetujuan terhadap Jenderal Agus Subiyanto, Komisi I DPR RI juga menyetujui pemberhentian Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Usai Meutya menyampaikan laporan hasil fit and proper test calon Panglima TNI, Puan meminta persetujuan hasil fit and proper test itu kepada peserta rapat.

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana yudo Margono dan menetapkan jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Setelah disahkan, Agus kemudian diperkenalkan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dan melakukan sesi foto bersama dengan para pimpinan DPR yang hadir.

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto: Saya Jadi Panglima TNI Tidak Ujug-ujug

Disorot Publik

Koalisi masyarakat sipil menyoroti pergantian Panglima TNI di saat memasuki tahun politik menuju pemilu 2024.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI secara fair demi kepentingan negara, bukan demi kepentingan pemerintah yang berkuasa.

Apalagi, kata dia, jika dijalani dengan cara yang dinilai karena faktor kedekatan personal.

Fenomena kedekatan personal dinilai terasa melihat latar belakang hubungan dekat antara Jokowi dan Agus ketika masing-masing menjabat pimpinan pemerintahan dan Satuan teritorial di kota Surakarta, Solo.

"Panglima TNI usulan Presiden yaitu Agus Subiyanto pernah menjadi sebagai Dandim Surakarta ketika Jokowi menjabat Wali Kota di tempat yang sama," kata Dimas dalam keterangannya pada Minggu (5/11/2023).

Dimas melihat, praktik pergantian Panglima seperti itu mereduksi kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI, yang diwarnai tujuan dan motif tertentu yang mengarah pada politik praktis.

Sebab, kata dia, kepentingan tersembunyi tersebut sulit dipungkiri menyangkut kepentingan Presiden Joko Widodo di pilpres 2024.

Mengingat Indonesia sedang memasuki tahun politik elektoral, Dimas mengatakan pertimbangan pemilihan calon Panglima TNI harus betul-betul didasarkan pada kepentingan rotasi dan regenerasi di dalam tubuh TNI.

Bukan didasarkan pada kedekatan personal maupun kedekatan dan kepentingan politik.

"Kami memandang, nama Agus Subiyanto rentan dimensi politisnya. Usulan nama itu juga punya potensi besar disalahgunakan Presiden untuk Kontestasi pemilu 2024," kata dia.

"Hal ini mengingat, latar belakang Agus Subiyanto yang merupakan mantan Dandim Surakarta tahun 2011 di mana pada saat itu Jokowi juga menjabat sebagai Walikota dan beliau juga mantan Danpaspampres," sambung dia.

Sebab itu, dikatakan Dimas, masyarakat patut ikut mengkhawatirkan adanya potensi politisasi institusi TNI dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.