Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkritik kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Hal itu disampaikan Abraham Samad merespons penetapan tersangka pada pucuk pimpinan KPK Firli Bahuri atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Abraham menilai, Dewas KPK tak bertanggung jawab karena kinerjanya selama ini dinilai lemah dalam melakukan pengawasan.
"Selama ini kami melihat Dewas tidak bertanggung jawab. Kenapa saya sebut tidak bertanggung jawab? semua kejadian-kejadian pelanggaran etik di KPK itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan di Dewas," kata Abraham di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Ia menilai rentetan pelanggaran etik yang terjadi di KPK selama ini karena Dewas KPK enggan memberikan sanksi tegas.
Menurutnya, dengan ketidaktegasan Dewas KPK itu tidak akan memberikan efek jera bagi pegawai yang melanggar.
Baca juga: Firli Bahuri Tersangka, Abraham Samad dan DPR Kompak Minta Polri Periksa Ketua KPK Lainnya
"Pelanggaran etik terjadi berulang di KPK karena Dewas KPK tak memberi sanksi yang maksimal."
"Jadi kalau dewas terus seperti ini tidak kerja maksimal, saya khawatir Firli hari ini ditangkap tetapi tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh komisioner atau pegawai KPK," ungkapnya.
Ia pun mempertanyakan kompetensi Pimpinan Dewas KPK.
Menurut Abraham, jika memang Dewas KPK tidak mampu menjalankan tugas, sebaiknya mengundurkan diri.
"Oleh karena itu semua teman-teman Dewas, kalau memang kalian tidak mampu dan berani menjatuhkan sanksi bagi pelanggar etik silakan anda legawa mengundurkan diri, karena kalian memakan biaya negara yang besar," ucapnya.
Lebih lanjut, Abraham menilai Firli merupakan sosok penjahat yang paling sadis.
Ia juga mengaku curiga Ketua KPK itu tidak bermain sendiri dalam kasus pemerasan terhadap pihak yang sedang berperkara.
Oleh sebab itu, penetepan Firli sebagai tersangka menjadi momentum bagi KPK untuk membersihkan diri dari para pegawai yang nakal.
"Momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokol di dalamnya yang selama ini merusak marwah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK."
"Oleh karena itu kita tahu Firli tidak akan mungkin main seorang diri," kata Abraham.
Abraham meminta kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk segera ikut memanggil dan memeriksa pimpinan KPK lainnya.
Khususnya, mereka yang kerap di garda depan membela Firli Bahuri.
"Polisi tidak boleh sampai di situ saja, karena tadi nyata-nyata Alex Marwata bilang tidak ada kesalahan, maka polisi juga harus memanggil orang yang bernama Alex Marwata dan komisioner lainnya untuk segera diperiksa," kata Abraham.
Tujuan pemanggilan tersebut dalam upaya membuka kasus secara terang benderang, bukan hanya pelaku tapi juga mereka yang terkait.
Sebelumnya, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo.
Dugaan pemerasan itu terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2020-2023.
Penetapan tersangka kepada Firli Bahuri dilakukan Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara, Rabu (22/11/2023).
Selain sangkaan pemerasan, Polda Metro Jaya juga menjerat Firli dengan pasal suap dan gratifikasi.
Dalam kasus ini, Firli dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.
Ia terancam hukuman paling singkat empat tahun hingga seumur hidup.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Ilham Rian Pratama)