TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kajian Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melaksanakan kegiatan Advokasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2023 dan Monitoring Hasil Analisis Kajian Tahun 2022 di Borobudur Hotel pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2023. 

Sebagai pembuka kegiatan, Kepala BSK Kumham Ambeg Paramarta menyampaikan terdapat 45 analisis kebijakan yang telah dikerjakan di tahun 2023. 

Kemudian di tahun 2022 terdapat 57 judul analisis kebijakan yang telah dihasilkan.

"Maka kegiatan Advokasi Kebijakan ini menjadi wadah bagi para analis kebijakan di BSK Kumham dan Unit Kerja Eselon I Kemenkumham untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sekaligus memberikan informasi di tahun 2024 akan dilakukan implementasi kebijakan seperti apa,” ujar Ambeg dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Ambeg menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Kumham sebagai Lembaga yang menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. 

Lebih lanjut, Ambeg mengungkapkan BSK Hukum dan HAM memberikan dukungan berupa kegiatan analisis kebijakan dengan output akhir berupa rekomendasi strategi kebijakan yang berbasis bukti (evidence base). 

Rekomendasi tersebut dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan oleh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam kegiatan ini juga dihadirkan dua narasumber ahli yaitu Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo, dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya Fadillah Putra. 

Pada kesempatan yang sama, Tri Widodo menyampaikan bagaimana tahapan siklus kebijakan memiliki beragam versi, hingga akhirnya di sederhanakan oleh LAN menjadi empat siklus.

Siklus tersebut adalah agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, yang merupakan rangkuman dari banyak mahzab utamanya berdasarkan Dunn, Patton dan Savicky, serta Mustopadidjaja. 

Dari empat siklus yang telah dibuat oleh oleh LAN dapat disederhanakan lagi menjadi dua siklus yaitu Perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Tri juga mengatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan harus sudah jelas sense of urgency dan value propotion nya. 

“Sebelum bertanya apa kebijakan yang harus diambil, pastikan sudah ada jawaban terhadap pertanyaan untuk apa sebuah kebijakan dibuat,” ujar Tri.