Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem pertahanan yang mumpuni sangat dibutuhkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan IKN sebagai sentral pemerintahan negara membutuhkan Sistem Pertahanan Cerdas (Smart Defense).

IKN kata dia, masuk dalam radius tiga kapabilitas militer Amerika Serikat dan Tiongkok. Ditambah lagi perkembangan teknologi sekarang ini telah menjadikan medan pertempuran semakin komplek.

“Kerawanan IKN menuntut kita untuk mengadopsi konsep pertahanan cerdas,” kata Moeldoko saat menjadi pembicara pada Forum Diskusi Mewujudkan Pertahanan IKN Nusantara sebagai Center of Gravity Negara, di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: 5 Serangan Anies dan Ganjar ke Jokowi, Soroti IKN, Food Estate, Hingga Pembangunan Sektor Maritim

Menurut Moeldoko sistem pertahanan di IKN merupakan subsistem dari sistem pertahanan negara.

Untuk itu, kata dia, sistem pertahanan IKN harus disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia.

 Ia mengatakan selama ini ancaman yang dihadapi oleh Indonesia lebih fokus di wilayah Jawa, sehingga kekuatan militer Indonesia juga terkonsentrasi di Jawa.

Namun dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, maka ancaman yang dihadapi oleh Indonesia juga akan bergeser.

 “Saatnya kita konstruksikan lagi kekuatan militer seperti apa yang perlu kitab bawa ke IKN,” ujarnya.

Menurut Panglima TNI 2013-2015 ini, dalam membangun kekuatan militer harus disesuaikan dengan perencanaan pertahanan. Apakah berbasis ancaman atau kapabilitas.

Baca juga: Pemerintah Sosialisasikan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional di IKN

Pertahanan berbasis ancaman, sambung dia, dilakukan dengan mengidentifikasi potensi lawan, serta menilai kemampuan lawan saat ini dan masa depan.

Hal itu membutuhkan pengembangan kemampuan khusus, pemahaman secara komprehensif terhadap berbagai potensi ancaman, serta desain kebijakan dan strategi untuk membentuk kekuatan pertahanan militer dan non militer.

Meski menjadi dasar pembangunan kekuatan militer, namun Moeldoko menilai pendekatan berbasis ancaman memerlukan anggaran yang sangat besar.