Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando tengah menjadi sorotan ketika menyebut politik dinasti sebenarnya ada di Yogyakarta.
Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Ade khususnya mengkritik kaos yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'
"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023).
"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," sambung Ade.
Sri Sultan HB X Tak Permasalahkan
Menanggapi pernyataan Ade, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X tak mempermasalahkannya.
"Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja," ujarnya di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (4/12/2023).
Baca juga: Pernyataan Ade Armando soal Politik Dinasti Timbulkan Polemik, Politikus PSI Itu Diminta Minta Maaf
Kendati demikian, Sri Sultan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengakui dan menghormati terkait status pemerintahan daerah yang memiliki sifat khusus atau istimewa.
Hal itu, sambungnya, juga telah tertuang dalam perundang-undangan RI yaitu Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi.
Sri Sultan menegaskan Pemprov DI Yogyakarta hanya menjalankan perintah dari UUD 1945.
"Sehingga, bunyi Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanahkan gubernur (dijabat) sultan dan wakil gubernur, Pakualam. Ya melaksanakan itu aja," tuturnya.
Terkait ada atau tidaknya dinasti politik dalam UUD 1945 itu, Sri Sultan menilai hal itu tergantung dari pandangan publik.
"Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu."
"Itu saja bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu," beber Sri Sultan.
Baca juga: Momen Prabowo Sapa Ade Armando: Sudah Ho Peng
Dia juga menegaskan bahwa yang terpenting DI Yogyakarta tetaplah bagian dari NKRI dan selalu mematuhi segala perundang-undangan yang berlaku.
"Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga enggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada."
"Kan, gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar," ujarnya.
Ade Armando Minta Maaf, Tegaskan Pernyataannya Tak Wakili PSI
Pasca pernyataannya menimbulkan kontroversi, Ade Armando pun meminta maaf lewat video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.
"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," tuturnya dalam video itu.
Ade juga menyebut buntut dari pernyataannya itu, DPD PSI Yogyakarta bakal digeruduk.
Dia menegaskan pernyataannya itu adalah pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.
"Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," jelasnya.
Baca juga: PDIP Gugat Perdata Ade Armando Rp200 M, Berikut Duduk Perkara yang Bermula dari Video di Youtube
Meski mengaku tak mewakili partai, Ade mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.
Hal itu lantaran pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan.
"Ini tidak ada hubungannya dengan pandanganpolitik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya."
"Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila vide tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," tegas Ade.
Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jogja dengan judul "Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY".
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jogja/Hanif Suryo)