Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mendapat undangan peringatan HUT ke-51 PDIP yang akan digelar pada 10 Januari 2024.

Hal itu disampaikan Jokowi usai peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere Raya-Bogor, Senin, (8/1/2024).

"Belum dapat undangan," kata Jokowi.

Sementara itu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan  bahwa Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan luar negeri selama lima hari dari tanggal 9 sampai dengan 14 Januari 2024.

Presiden akan mengunjungi sejumlah negara di Asia Tenggara dalam kunjungan kerja tersebut.

"Presiden diagendakan kunjungan ke tiga Negara: Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam," kata Ari.

Baca juga: Presiden Jokowi Dikabarkan Tak Hadiri HUT PDIP karena Kunker, Ini Kata Hasto, FX Rudy, hingga TKN

Kunjungan kerja Jokowi ke luar negeri tersebut tidak dilakukan secara mendadak.

Ari mengatakan kunjungan kerja tersebut telah disusun sejak jauh jauh hari.

"Persiapan kunjungan ke tiga negara tersebut sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa telah mendapatkan informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan hadir dalam perayaan HUT ke-51 PDIP pada pada 10 Januari 2024.

Menurut informasi yang didapat, Presiden Jokowi sedang berada di Filipina saat puncak peringatan ulang tahun partai digelar.

"Kami sudah mendapat informasi juga bapak presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara di luar negeri, di Filipina," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (6/1/2024).

Meskipun demikian Hasto tidak khawatir dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi.

Menurutnya karakter PDIP adalah bersama rakyat.

"Tapi watak kegaitan kali ini ke bawah menyatu dengan rakyat itu sendiri," katanya.

Saat ditanya apakah ketidakhadiran Jokowi akan berpengaruh pada elektabilitas PDIP di Pemilu 2024 nantinya, Hasto mengatakan bahwa HUT kali ini bersumber dari akar rumput.

Peringatan hari lahir melibatkan banyak masyarakat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Belajar dari sejarah PDIP,  perjuangan ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter sampai kantor PDIP diserang kekuatan  rakyat adalah senjata yang paling kuat di dalam menentukan elektoral parpol dan calon presiden," pungkasnya.