Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BNPB dan Mabes TNI Angkatan Darat bekerja sama terkait dengan penanganan bencana alam.

Nota kesepahaman atau MoU kerja sama tersebut ditandatangani oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian di Graha BNPB Jakarta dengan disaksikan langsung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Senin (19/2/2024).

Suharyanto mengatakan sejak tahun 2017 BNPB telah menjalin kerja sama terkait penanggulangan bencana alam dengan Mabes TNI sejak 2017.

Perjanjian tersebut, kata dia, akan diperbarui secara berkala setiap pergantian pejabat Panglima TNI.

"Untuk dengan (Panglima TNI) Jenderal Agus Subianto juga kita sudah perbaharui, tentu saja supaya lebih efektif lagi MOU itu kita lanjutkan dengan kerjasama dengan Bapak KSAD dengan BNPB tandatangani," kata Suharyanto saat konferensi pers.

Ia menjelaskan selama ini tidak ada kendala berarti dalam kerja sama BNPB dengan TNI di lapangan.

Suharyanto berharap seluruh jajaran TNI AD dapat tambah semangat dengan kehadiran Maruli dalam penandatanganan kerja sama tersebut.

"Targetnya bencana apapun yang terjadi di NKRI masyarakat terdampak betul-betul tertangani dengan maksimal. Karena saya yakin rekan-rekan media paham TNI AD dan BNPB sama tujuannya adalah keselamatan rakyat adalah hal yang utama yang harus dijunjung setinggi-tingginya," kata Suharyanto.

Maruli mengaku antusias menghadiri penandatangan MoU tersebut karena sudah mengenal cara bekerja Suharyanto.

Ia berharap masih banyak aspek yang masih mungkin bisa ditingkatkan baik itu terkait pencegahan, penanggulangan, maupun rehabilitasi pasca bencana.

"Itu banyak yang akan kita coba inovasi yang segera kerjakan. Kedepannya ini dalm waktu dekat mudah mudahan segera terealisasi. Karena sebetulnya di bidang pencegahan ini kita bisa bekerja sama dengan institusi lainnya," kata dia.

"Sehingga walaupun bagaimana, ini tetap kita akan kerjakan. Supaya lebih efektif lagi lagi dan mendapat masukan masukan dari BNPB kira-kira wilayah mana yang bisa lebih dulu dikerjakan," sambung dia.