TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan akan merapat ke Partai Golkar. Selain itu, Jokowi juga ramai diisukan menjadi Ketua Umum Golkar.

Seperti diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dijadwalkan digelar Desember 2024 mendatang.

Munas sekaligus akan memilih ketua umum yang baru.

Baca juga: VIDEO Respons Gibran Soal Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri: Nanti Didiskusikan Lagi

Namun, internal partai Golkar tampaknya kurang setuju dengan wacana Jokowi menjadi Ketua Umum.

Hal itu dapat dilihat dari berbagai pernyataan yang dilontarkan para kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

MKGR Singgung Aturan Main

DPP hingga dewan pakar ormas pendiri Partai Golkar, Majelis Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) melakukan pertemuan dan menyepakati mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Umum MKGR Adies Kadir di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (17/3/2024) malam.

Adies mengatakan, dukungan ini diberikan mengingat Airlangga Hartarto dinilai berhasil dalam mengangkat perolehan suara Partai Golkar pada Pileg 2024 maupun memenangkan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Diketahui, Partai Golkar mengagendakan Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024 dengan salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.

Seiring hasil Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) dan agenda Munas Golkar, muncul adanya isu untuk mempercepat Pemilihan Ketua Umum Golkar lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengakomodir Presiden Joko Widodo sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

Terkait hal itu, Adies menegaskan, Partai Golkar memiliki AD/ART yang menjadi aturan main. Termasuk mengatur soal syarat untuk menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Baca juga: MKGR Sepakat Dukung Airlangga Hartarto Kembali jadi Ketua Umum Golkar

"Kemudian yang kedua itu, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," kata Adies, dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2024) malam.

Waketum Partai Golkar itu menekankan, adanya syarat untuk menjadi caketum Partai Golkar minimal telah menjadi kader partai selama lima tahun.

"Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar. Itu yang kami tahu," jelasnya.