Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kuasa hukum keluarga Novrsiansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J berharap Hakim Sri Wahyuni Batubara tak berat sebelah usai ditunjuk sebagai mediator gugatan melawan Ferdy Sambo Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Seperti diketahui Hakim Ketua Hendra Yuristiawan memutuskan untuk melanjutkan gugatan keluarga Brigadir J ke tahap mediasi dan menunjuk Sri Wahyuni sebagai hakim mediator.

"Mediator nanti kami minta yang bijak yang tau dengan apa harapan kami," ujar Kuasa Hukum keluarga Brigadir J, Nelson Simanjuntak kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan Nelson, bahwa pihaknya berharap sejumlah poin gugatan yang kliennya ajukan itu dapat diakomodir oleh mediator dalam proses mediasi tersebut.

Adapun dalam gugatannya itu Nelson menyebut bahsa pihaknya meminta sejumlah hal diantaranya uang duka, pensiun hingga menjadikan rumah dinas Ferdy Sambo di Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan dijadikan monumen peringatan.

"Kita berharap tidak berat sebelah, tapi dinamic memenuhi permintaan kita termasuk e materil," ucapnya.

Sementara itu anggota tim kuasa hukum keluarga Brigadir J lainnya, Johanes Raharjo mengatakan, bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang harus ditempuh dalam proses persidangan perdata.

Sebab kata dia, jika persidangan perdata tanpa dilakukan mediasi maka persidangan itu akan cacat formil.

"Oleh karenanya dalam mediasi bisa kesepakatan atau kalau mediasi deadlock berati masuk dalam pokok perkara nanti liat 30 hari," jelasnya.

Alhasil ia pun berharap agar dalam tahap mediasi nantinya dapat menciptakan hasil yang baik sesuai dengan harapan daripada kliennya tersebut.

Namun jika nantinya terdapat penawaran dari tergugat yang tidak sesuai dengan keinginan kliennya maka Johanes mengaku menyerahkannya kepada majelis hakim.

"Jadi mediasi adalah syarat mutlak untuk hukum acara perdata," pungkasnya.

Diketahui, orang tua Brigadir J menggugat secara perdata terhadap enam orang yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Mereka adalah Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi.