TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Survei Litbang Kompas pada 5-7 Maret 2024 menemukan fakta bahwa program makan siang dan susu gratis yang dikampanyekan presiden dam wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah program bidang ekonomi paling diingat publik.

Survei juga menemukan bahwa program bantuan gizi anak balita dan Ibu hamil adalah agenda yang perlu diprioritaskan Pemerintahan Prabowo-Gibran setelah mereka resmi dilantik.

Aktivis Gerakan 98 dari ITB, Khalid Zabidi menyebut bahwa dua agenda program kesejahteraan rakyat itu adalah yang paling diingat dan diinginkan para pemilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024.

“Dua program tersebut menyebabkan Prabowo mendapatkan keunggulan dalam hal elektabilitas dan akhirnya terpilih menjadi Presiden,” kata Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo-Gibran (RMPG) dalam keterangan yang diterima, Minggu (24/3/2024).

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Berpotensi Ciptakan Impor Pangan Besar-besaran

Khalid menyebutkan bahwa dua program tersebut akan menjadi dua agenda utama selama 2024 hingga 2029 diharapkan menyelesaikan paling tidak lima hal substansi ketahanan bagi Indonesia

“Lima hal tersebut adalah: 1. kesejahteraan ibu dan anak; 2. Ketahanan pangan; 3. Pendorong perekonomian desa; 4. Memperkuat rantai pasok industri local; 5. Kesiapan menghadapi darurat bencana,” kata Komisaris Pertamina Transkontinental tersebut.

Khalid menambahkan, untuk mewujudkan dua agenda utama Pemerintahan Prabowo-Gibran ini harus direncanakan, dilaksanakan dan dikawal secara sungguh-sungguh dan disiplin bagi semua kalangan baik dari pemerintah, pelaku usaha dan seluruh rakyat.

“Dua agenda ini perlu direncanakan, dilaksanakan dan dikawal dengan sungguh-sungguh agar target ketahanan pangan tercapai dalam lima tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.

Untuk itu, Khalid menyarankan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) dapat menjadi lembaga yang ikut memastikan dua agenda program makan siang gratis dan kesejahteraan ibu dan anak ini berjalan dengan baik.

“BIN adalah lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan informasi serta mengawal dan memastikan keberjalanan dua agenda program yang paling diminati rakyat tersebut,” ujar pendiri Komunitas Discordia tersebut.