Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI mendesak kepolisian segera menangani dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang Ferien Job ke Jerman.
Hal itu penting untuk mencegah bertambahnya korban dugaan TPPO berkedok magang.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman.
"Ini memang pelanggaran hukum serius, ya ini kan arahnya TPPO. Ya, karena terkait dengan employment orang antar negara, ya. Sampai disana mungkin disuruh kerja di restoran dan mungkin sebagainya. Nah itu udah masalah pidana," kata dia kepada wartawan Rabu (27/3/2024).
Habiburokhman menampik kasus TPPO tersebut berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Pasalnya beasiswa yang diiklankan tidak teafiliasi dengan lembaga negara.
"Karena itu kan SGU, Swiss Jerman University, itu kan bukan universitas negara, bukan negeri gitu lho. Jadi kalau Kampus Merdeka kan dari Kementerian," ucap dia.
Sebab itu, Komisi III DPR bakal segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian untuk menuntaskan kasus ini.
"Kami akan hubungi segera ya, nanti tim saya juga bicara bahwa ini harus disikapi cepat ya, jangan sampai korban bertambah," tandas Habiburokhman.
Baca juga: Akan Tegur 33 Kampus, Menko PMK Ungkap Penyebab Mahasiswa Magang di Jerman Jadi Korban TPPO
Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus mengirim mahasiswa untuk magang ke Jerman program Ferien Job.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan para korban dikirim melalui sistem yang ilegal.
"Namun, para mahasiswa dipekerjakan secara non prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi," kata Djuhandani, dalam keteranganya Rabu (19/3/2024).
Kasus ini berawal dari KBRI Jerman yang mendapat aduan dari empat orang mahasiswa setelah mengikuti program Ferien Job di Jerman.
KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga diketahui ada sekitar 33 universitas di Universitas yang menjalankan program Ferien Job ke Jerman.
Dalam hal ini, Djuhandani mengatakan jumlah mahasiswa yang telah diberangkatkan ke Jerman mencapai 1.047 orang. Mereka diberangkatkan tiga agen tenaga kerja di Jerman.
Berbekal informasi itu, Dittipidum Bareskrim Polri melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Kemudian ditemukan fakta bahwa mahasiswa korban TPPO modus Ferien Job ini memperoleh sosialisasi terkait program tersebut dari PT Cvgen dan PT SHB.
"Pada saat pendaftaran korban dibebankan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150 ribu ke rekening atas nama Cvgen dan juga membayar sebesar 150 euro untuk pembuatan LOA (letter of acceptance) kepada PT SHB karena korban sudah diterima di agency runtime yang berada di Jerman dan waktu pembuatannya selama kurang lebih dua minggu," tuturnya.
Setelah LOA terbit, mahasiswa tersebut tersebut diwajibkan membayar uang senilai 200 euro ke PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman (working permit) sebagai persyaratan pembuatan visa.
Kemudian, korban juga dibebankan menggunakan dana talangan sebesar Rp30 juta sampai Rp50 juta yang nantinya akan dipotong dari penerimaan gaji setiap bulannya.
"Selanjutnya para mahasiswa setelah tiba di Jerman langsung disodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan working permit untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami oleh para mahasiswa. Mengingat para mahasiswa sudah berada di Jerman, sehingga mau tidak mau menandatangani surat kontrak kerja dan working permit tersebut," jelasnya.
Padahal kontrak tersebut berisi perjanjian terkait biaya penginapan dan transportasi selama berada di Jerman yang dibebankan kepada para mahasiswa.
Pembiayaan penginapan tersebut nantinya juga akan dipotong dari gaji yang didapatkan para mahasiswa.
Menurut Djuhandani para korban TPPO tersebut mengikuti program Ferien Job selama tiga bulan sejak Oktober 2023 sampai Desember 2023.
Djuhandani menyebut berdasar keterangan dari Kemendikbudristek, Ferien Job ke Jerman bukanlah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM.
Selain itu Kemenaker juga telah menyatakan bahwa Ferien Job Jerman tidak memenuhi kriteria magang di luar negeri.