Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Indonesia perlu memiliki Peta Jalan yang menjadi menjadi panduan dalam menjabarkan arah penguatan Sistem Inovasi Nasional dengan mengintegrasikan jejaring institusi, baik institusi pemerintahan sektoral atau lintas sektoral, lembaga riset, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia bisnis dan masyarakat.

Peta Jalan Ini akan menjadi petunjuk arah bagi inovasi yang mendukung program-program nasional sehingga mampu mendorong daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini mengemuka saat FGD Kajian Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Penguatan Sistem Inovasi Nasional yang diadakan secara daring, Kamis (28/3/2024).

Ketua Aliansi Kebangsaan dan Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Pontjo Sutowo mengatakan, selain peta jalan dalam penguatan sistem inovasi nasional diperlukan juga mindset dan visi iptek yang jelas.

"Semua potensi dan konsep itu bisa bekerja, jika kita memiliki mindset” dan Visi Iptek Indonesia yang jelas untuk mendorong dan mengikat semua pihak ke dalam kesatuan langkah pembangunan iptek, membuat kebijakan dan memperjelas posisi penetrasi Iptek ke dalam pembangunan," kata Pontjo.

Indonesia bisa belajar dari beberapa negara seperti Cina, Korea, India, bahkan Malaysia yang saat ini mempunyai basis Iptek yang kuat, dimulai dengan meletakkan visi iptek yang benar sehingga kebijakan- kebijakan ipteknya menunjang.

"Dengan segala upaya tersebut kita semua berharap Indonesia bisa keluar dari paradoks “kutukan sumber daya alam (resource curse)” menuju ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dengan inovasi yang disruptif dan penguasaan teknologi yang tinggi," katanya.

Seperti diketahui laporan Indeks Inovasi Global (Global Inovation Index) tahun 2023 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada Nopember 2023, Indonesia masih berada pada peringkat 61 dari 132 negara di dunia.

Meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, capaian inovasi Indonesia masih kalah dari enam negara lainnya di kawasan ASEAN.

"Rendahnya penguasaan sains dan teknologi Indonesia antara lain disebabkan karena belum terbangunnya ekosistem Inovasi Nasional yang kondusif bagi pengembangan sains dan teknologi, baik pada aspek regulasi, tatakelola, alokasi sumberdaya, dan pengaturan kelembagaan," kata Pontjo.

Dari sisi kelembagaan, kata dia sinergi dan kolaborasi tiga pihak (Triple-Helix) antara perguruan tinggi/lembaga riset, pemerintah, dan dunia usaha juga belum menunjukkan kinerja yang memadai.

Berlandaskan pada strategi Triple Helix ini, pengembangan sains dan teknologi tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus ada upaya sinergetik dari ketiga pihak tersebut.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha, serta pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, terutama dalam mendorong proses hilirisasi yaitu proses mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada dunia usaha/industri atau masyarakat untuk penerapan hingga pemasarannya.

Sampai saat ini, proses hilirisasi hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset atau perguruan tinggi masih menghadapi berbagai masalah, antara lain hasil riset tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia usaha.

"Juga masih rendahnya kepercayaan industri terhadap hasil invensi lembaga-lembaga riset, pendanaan inovasi, hambatan birokrasi, dan ekosistem riset yang tidak kondusif, terutama adanya jurang yang sangat lebar antara lembaga riset/perguruan tinggi di satu sisi, dan dunia usaha/industri di sisi lain," katanya.

Baca juga: Sahkan Peta Jalan Industri Asuransi, Ini Penjelasan OJK

Dikatakan Pontjo, begitu banyaknya hambatan yang masih dihadapi, maka proses hilirisasi menjadi fase yang sangat kritis sehingga sering disebut sebagai Lembah Kematian Inovasi.