Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) bakal memberikan masukan mengenai guru kepada Pemerintahan yang baru.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan skema baru mengenai permasalahan guru.

Usulan mengenai guru, kata Unifah, kerap dilayangkan oleh PGRI kepada Pemerintah.

"Kami sudah menyiapkan rancangan untuk pemerintahan baru. Tapi kan kita nggak mau kasih dulu sebelum diterima, tapi kan kita gak tau akses itu kan enggak ngerti kita kemana gitu kan aksesnya. Pada setiap pemerintahan baru kita selalu pernah kita menulis buku untuk pemerintahan baru," ujar Unifah kepada wartawan, Kamis (11/4/2024).

"Setiap ganti pemerintahan artinya kita ingin mengatakan bahwa kita itu punya pandangan dan pikiran terhadap pendidikan di masa yang akan datang," tambah Unifah.

Baca juga: Guru Horoner di Sumsel yang Pukul Siswa Pakai Rotan Dituntut 10 Tahun Penjara, Ketua PGRI: Kelalaian

Salah satu usulan dari PGRI yang akan disampaikan kepada Pemerintahan baru adalah mengenai nasib guru dari sekolah swasta.

Menurut Unifah, saat ini terdapat permasalahan bahwa guru swasta yang direkrut melalui PPPK dialihkan untuk mengajar ke sekolah negeri.

"Kan jadi guru swasta ini yang sekarang lulus PPPK. Itu ditarikin semua ke negeri. Nah itu kan berarti di swasta kekurangan guru yang berkualitas. Bahkan guru-guru itu yang udah lama ngajar di swasta. Kan di ASN dapat kepastian hukumnya ini akhirnya pasa pindah. Jadi ini bukan hanya PGRI yang mengeluh," tutur Unifah.

Padahal, menurut Unifah, sekolah swasta memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Yang paling utama kalau guru swasta seharusnya dikembalikan kepada swasta. Kenapa? Kita kan belum cukup kuat, kita masih bergantung kepada swasta dan anak-anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak," pungkasnya.