TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Selasa (30/4/2024).

Penggeledahan Gedung Setjen DPR RI ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

Dari pantauan reporter Tribunnews.com, di lokasi, penyidik KPK keluar dari Kantor Setjen DPR RI sekira pukul 17.55 WIB.

Setidaknya ada tiga penyidik memakai batik yang keluar dari Kantor Setjen DPR RI.

Mereka terlihat dikawal ketat pihak kepolisian yang membawa senjata lengkap. Salah satu penyidik pun terlihat membawa koper besar berwarna merah dari dalam kantor Setjen DPR RI.

Lalu, koper tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang telah terparkir di depan halaman Kantor Setjen DPR RI. Koper itu dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil tersebut.

Namun, tidak diketahui apa yang dibawa penyidik dari penggeledahan tersebut.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik tengah mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. 

Jubir berlatar belakang jaksa ini mengatakan, penggeledahan di Gedung Setjen DPR maupun ruang kerja Sekjen DPR saat ini masih berlangsung.

KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.

Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.

Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.

Berdasar penelusuran dari la­man Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.

Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu­jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700.

Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700. Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.

Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000.

Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000. Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area In­dustri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.

Berikutnya, Pengadaan Ke­lengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500.

Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran har­ga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.

Terakhir, Pengadaan Keleng­kapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini di­menangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000.

Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.

Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jen­deral DPR itu, jumlahnya men­capai Rp121.420.925.200.

KPK sendiri telah melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama, terhitung hingga Juli 2024.

Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.

Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.

Di sisi lain, sumber Tribunnews.com menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.

"Tersangka semua mereka," katanya.

Bagaimana status Indra Iskandar?

Dari nama yang disebutkan Ali Fikri, status Indra Iskandar belum ditentukan.

Tapi Indra Iskandar dan enam orang lainnya yang disebut di atas dilarang bepergian ke luar negeri dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Profil Indra Iskandar

Dikutip dari laman DPR, Indra Iskandar merupakan sosok kelahiran Jakarta pada 14 November 1966 lalu.

Adapun dirinya merupakan lulusan sarjana dari jurusan Ilmu Teknik Sipil di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada tahun 1994.

Lantas, Indra pun kembali melanjutkan studi magisternya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi.

Dia lulus pada tahun 2005 lalu.

Tak puas, Indra lagi-lagi menempuh studi magister di jurusan berbeda yaitu Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran (Unpad) pada tahun 2022 lalu.

Namun, sebelumnya, dia sudah memperoleh gelar doktor pada tahun 2020 dengan mengambil jurusan Manajemen Bisnis di Sekolah Bisnis IPB.

Karier Indra diawali dari menjabat sebagai Kasubag Proyek PBB di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) selama dua tahun dari tahun 2000-2022.

Selanjutnya, dia menjadi Kasubbag Perencanaan Bangunan Kemensetneg selama empat tahun dari 2002-2006.

Secara berurutan, kariernya di Kemensetneg semakin menanjak ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Bangunan Kemensetneg (2006-2013), Kepala Biro Umum Kemensetneg (2013-2015), dan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah Kemensetneg (2015-2018).

Lantas, dia pun menjabat sebagai Setjen DPR pada 2018 hingga sekarang.

Harta Indra Iskandar Tembus Rp 7,5 M, Mayoritas Sumber Kekayaan dari Tanah

Indra memiliki harta kekayaan bersih mencapai Rp 7.572.669.312 (Rp 7,5 miliar).

Hal ini diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) miliknya untuk periodik 2022 yang dilaporkan pada 30 Maret 2023 lalu.

Sebenarnya, Indra memiliki harta sebesar Rp 7.973.383.589 (Rp 7,9 miliar) tetapi lantaran memiliki hutang sebesar Rp 400.714.277 (Rp 400 juta), maka total harta secara bersih miliknya menjadi Rp 7,5 miliar.

Dari harta kekayaan miliknya tersebut, mayoritas berasal dari tanah dah bangunan yang berada di Bogor dan Jakarta Selatan.

Adapun total nilai tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp 6,5 miliar.

Lalu, Indra juga memiliki alat transportasi berupa mobil merek Jeep Wrangler produksi tahun 2012 senilai Rp 400 juta.

Dia juga memiliki kekayaan dari harta bergerak sebesar Rp 225 juta, surat berharga Rp 667 juta, serta kas dan setara kas sejumlah Rp 180 juta.