Baca tanpa iklan
Mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI.
Koalisi Prabowo-Gibran akan Semakin Gemuk
Lalu, bagaimanakah peta politik Prabowo-Gibran ke depannya, apabila mayoritas parpol di parlemen ikut merapat?
Menurut Ujang, secara politik, tentunya akan semakin gemuk koalisi di parlemen nanti.
Sehingga, dapat memudahkan Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi janji politik mereka.
Meski nantinya Prabowo-Gibran membuat kebijakan yang tidak pro rakyat pun, hal tersebut dinilai tidak akan bisa digagalkan.
Sebab, jumlah kursi pihak oposisi, dalam hal ini adalah PDIP, akan kalah dengan gabungan parpol pendukung pemerintah.
Ujang lantas memaparkan, alasan berbagai undang-undang kontroversial, seperti revisi UU KPK hingga UU Cipta Kerja bisa lolos karena mayoritas fraksi adalah bagian dari kekuasaan pemerintah.
"Karena memang, kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mayoritas di parlemennya. Nah, formula seperti itu juga, kelihatannya akan terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran," ungkapnya.
Kendati demikian, Ujang tetap berharap, ke depannya Prabowo-Gibran mampu menjalankan amanah dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat.
"Tetapi mudah-mudahan Prabowo-Gibran bisa menjalankan amanah publik, amanah rakyat dengan baik dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat," harap Ujang.
PDIP Berpotensi Jadi Mitra pemerintah di DPR
Meski tak bergabung di kabinet Prabowo-Gibran, PDIP dinilai masih berpotensi menjadi mitra pemerintah di DPR.
"Bisa saja, dengan situasi yang ada, hanya PDIP yang di luar pemerintah, dan itu pun tidak menjamin PDIP sebagai pengawas yang vokal," kata Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, dihubungi Jumat (27/4/2024).
"Bisa saja justru PDIP mendapat tawaran posisi sebagai ketua DPR RI, meskipun tidak ada dalam kabinet. Tetapi menjadi mitra pemerintah di DPR," lanjutnya.
Apabila hal tersebut benar terjadi, Dedi mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang menjadi penekan pemerintahan di parlemen.